Berbagai kasus TKI mulai marak kembali di negeri ini. Mereka adalah ‘pahlawan devisa’, yang sayangnya selalu berada di pihak dirugikan, baik oleh negara maupun para oknum pegawai pemerintah. Berbagai kasus pengiriman TKI illegal sering terjadi di negara ini, data yang tercatat malah kebanyakan mereka masuk ke negara Malaysia atau Brunei melalui wilayah Kalimantan Barat, terutama perbatasan Indonesia – Malaysia di Entikong.
Info yang didapat dari Asatunews.com, ada permainan di lembaga
pemerintah sendiri, terutama lembaga BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), juga didalamnya pihak. Kepolisian dan pihak Imigrasi Entikong ikut terlibat di permainan ini. Selama ini, kasus yang ramai disana hanya soal penyelundupan gula dan bawang putih. Akan tetapi, info yang didapat penyelundupan TKI Ilegal malah lebih besar nilainya. Perusahaan pengangkutan seperti Damri pun, ikut terlibat dalam pengangkutan para TKI illegal tersebut dan mendapat keuntungan pribadi dari proses pengiriman para TKI illegal ini.
Kronologis keanehan mulai saat masuk pemeriksaan oleh P4TKI, mereka dilewatkan begitu saja tanpa diberi cap verifikasi KTKLN, padahal mereka tidak punya. Padahal surat dokumen tersebut merupakan kewajiban bagi para TKI yang akan bekerja di luar negeri. Mereka malah langsung masuk ke ruangan imigrasi untuk mendapatkan cap di paspor mereka. Pihak imigrasi malah tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan surat-surat dokumen para TKI tersebut.
Setiap TKI harus menyetor uang sekitar Rp. 100.000 per kepala. Setiap hari saja bisa sekitar 200-an TKI tersebut lewat di pos perbatasan itu. Bisa dihitung berapa juta keuntungan yang diraup oleh para oknum tersebut perharinya. Kebanyakan yang bertugas di lemabag pemerintah tersebut adalah pegawai honorer semua, sementara pegawai negeri aslinya tidak ada. Mereka hanya kerja seminggu sekali, dan itupun hanya ‘ambil jatah’ saja.
Padahal, aparat itu sendiri sudah punya anggaran dari pusat untuk operasional mereka. Jika dilihat kenyataan yang ada, buat apa ada badan pemerintah (BP2TKI dan P4TKI) tersebut di perbatasan kalau hanya untuk buang-buang uang negara. Dengan adanya, pembiaran-pembiaran tersebut yang masih terjadi, jika ada kasus yang dialami oleh TKI saat di luar negeri, merekalah yang kena getahnya. Sementara para oknum tersebut, tenang-tenang saja menikmati hari-harinya tanpa merasa bersalah.| NOOR/ASN-028
Sumber :asatunews.com
Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyiapkan pengaman untuk melakukan verifikasi sidik jari bagi Petugas Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (PRCTKI) guna mengantisipasi adanya Petugas rekrut gadungan.
Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang Sukardi, Kamis (17/4) mengatakan sistem pengaman sidik jari "online" bagi PRCTKI tersebut juga sebagai salah satu upaya memperketat pendaftaran calon TKI maupun petugas rekrutnya.
"Dalam sistem sidik jari online ini hanya PRCTKI yang sudah memiliki kartu identitas saja yang bisa mendaftarkan calon TKI. Dan, itupun harus dibuktikan melalui verifikasi kartu identitas, tapi juga dengan pemeriksaan sidik jari secara online," ujarnya.
Jika dalam pemeriksaan sidik jari tersebut lolos, PRCTKI bersangkutan bisa mendaftarkan calon TKI-nya, namun jika sebaliknya atau menolak, PRCTKI bersangkutan tidak bisa mendaftarkan anma-nama calon TKI-nya.
Ia mengakui pengiriman calon TKI untuk sektor informal memang diperketat, tidak hanya bagi calon TKI bersangkutan, pengetatn itu juga berlaku bagi PRCTKI guna meminimalkan hal-hal tidak diinginkan yang menimpa TKI yang bekerja di sektor informal.
Apalagi, lanjutnya, pilihan pekerjaan di sektor informal tersebut masih mendominasi TKI yang bekerja di luar negeri, baik di Arab Saudi, Taiwan, Malaysia, Hong Kong maupun Singapura.
Bahkan, kata Sukardi, saat ini mulai ada pergeseran negara tujuan. Kalau sebelumnya Arab Saudi dan Malaysia menjadi favorit TKI asal Kabupaten Malang, saat ini justru Taiwan, Hong Kong dan Singapura yang menjadi favorit.
TKI dengan negara tujuan Arab Saudi dan Malaysia pada empat bulan terakhir ini mengalami penurunan peminat cukup drastis. Dari sebanyak 1.075 TKI yang diberangkatkan, hanya 13 orang dengan tujuan Arab Saudi dan 50 orang dengan tujuan Malaysia. (jok)
Sumber :kominfo.jatim.go.id
KANI (24) warga Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara, tak kuasa membendung rasa haru saat menceritakan ayahnya Abdul Aziz yang sudah terpisah hampir 13 tahun tidak pernah ketemu lagi. Perasaaan sedih juga terpancar dari wajah sang kakek, Supiani. Sang kakek tak mampu menahan air mata saat menceritakan nasib sang anak Abdul Aziz.
Abdul Aziz pada 2002 pergi ke Arab Saudi, dan bekerja sebagai pemandu di Masjidil Haram. Selang tiga tahun Abdul Aziz bersama lima orang rekannya terlibat kasus pembunuhan salah seorang warga negara Pakistan. Diapun terancam hukuman pancung.
Hanya saja dalam proses persidangan di Arab Saudi, keluarga korban bersedia memaafkan, dan divonislah Abdul Aziz selama empat tahun penjara. Persoalan Abdul Aziz belum selesai, pihak pengadilan meminta diyat (pembayaran) kepada pelaku sebesar Rp1,2 Miliar untuk penganti.
Abdul Aziz yang seharusnya sudah menghirup udara bebas, terpaksa memperpanjang masa penahanan hingga sekarang dan terhitung sudah meringkuk di penjara selama 7 tahun. Keluarga Abdul Aziz, sang kakek Supiani danKani, anak Abdul Aziz hingga sekarang tidak mampu membayar uang penganti sebesar Rp1,2 miliar. Untuk mencari bantuan, Supiani dan Kani, menemui H Abdul Wahid, mantan wartawan yang sekarang menjabat Bupati Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, pada Rabu (16/04).
Keluarga TKI ini meminta dukungan dan bantuan untuk membebaskan Abdul Aziz di Arab Saudi. Belum tahu hasilnya nanti bagaimana. Abdul aziz dulu berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pemandu (ojek) untuk membantu para jamaah haji dari Indonesia, terutama dari Kabupaten HSU di Masjidil Haram.
"Tetapi pada 2005 anak saya, tersangkut kasus hukum pembunuhan bersama dengan temannya sebanyak lima orang," ucap Supiani. Abdul Aziz bersama rekan-rekannya diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang warga Pakistan, dengan alasan Abdul Aziz bersama rekan selalu dipalak oleh orang Pakistan tersebut. Karena tidak tahan dengan kelakuan korban, maka terjadilah pembunuhan tersebut. Supiani mengatakan dari pertama anaknya berangkat ke Arab Saudi dan ditahan hingga sekarang baru sekali bertemu anaknya, itupun hanya melalui kaca saja tidak bisa bertemu langsung "Saya cuma ketemu sekali waktu umroh, itupun lewat kaca saja. Padahal Abdul Azis sudah menghabiskan masa tahanan kurang lebih 7 tahun lamanya," ungkap Supiani.
Supiani sangat, berharap besar kepada pemerintah daerah, Provinsi Kalsel dan juga Pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, untuk bisa membantu membebaskan putranya termasuk rekan Abdul Azis dari tahanan. Kani, anak dari Abdul Azis, berharap ayahnya dapat dibebaskan dari penjara Saudi arabia.
"Kami sudah sangat rindu abah (ayah). Jadi kami mohon kepada pemerintah untuk memperjuangkan nasib bapak saya, seperti TKI lainnya yang bebas dari hukuman," ucap Kani.
Bupati H Abdul Wahid HK MS.i berjanji bakal memperjuangkan nasib warganya, ketingkat provinsi bahkan sampai ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pemkab HSU akan berkoordinasi dengan Dinsosnaketrans sampai dengan kemeterian luar negeri.
“Akan kita upayakan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.Jadi tunggu keputusan pengadilan berikutnya," katanya.
Untuk HSU ada lima orang warganya yang dijatuhi hukuman pancung. Namun pihak Ahli waris (korban) yang berkebangsaan Pakistan, sudah memaafkan perbuatan Abdul Aziz bersama rekan rekan, akan tetapi karena yang dibunuh tersebut adalah tulang punggung keluarga maka pihak pengadilan meminta diyat (pembayaran) kepada pelaku sebesar 1,2 M untuk menggantinya, kata Abdul Wahid.
Abdul Wahid menyampaikan, kalau dari APBD belum memastikan mengeluarkan bantuan. Namun atas nama pemerintah daerah tentu kita berupaya mencari. "Kita belum bisa memastikan apakah bisa atau tidak menggunakan dana APBD untuk pembebasan TKI tersebut, namun kita akan terus berupaya mencari guna membantu warga kita tang terkait masalah di Arab Saudi," tutur Abdul Wahid.
Sumber : jurnas.com
Dua Tenaga Kerja Indonesia terluka parah setelah struktur depan sebuah rumah yang sedang direnovasi di Jalan Sulam, Shah Alam, Selangor, Malaysia, roboh, pukul 08.00 waktu setempat, Rabu 16 April 2014.
Kantor berita Malaysia, Bernama, melansir kedua TKI yang terluka tersebut bernama Suji Madura dan Marasak. Masing-masing berusia 33 dan 40 tahun. Mereka berdua cedera di leher dan punggung tertimpa struktur kayu, dan dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Klang.
Asisten Direktur Operasi Pemadam Kebakaran Selangor, Mohd Sani Harul, menyatakan menerima panggilan darurat pada pukul 08.55 dari masyarakat. Tim kemudian langsung diturunkan ke lokasi kejadian untuk memberikan bantuan.
Pekerja lain di rumah yang sedang direnovasi itu, Mahrus, 25 tahun, mengatakan selama kecelakaan itu ada empat pekerja lain yang berada di dalam rumah. Keempatnya tak terluka sedikitpun.
Hanya Suji dan Marasak yang terluka karena mereka berada tepat di bawah struktur depan rumah.
Sumber :viva.co.id
KEPANJEN – Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri masih menempati urutan pertama di Jatim. Hingga pertengahan April ini, Kabupaten Malang telah mengirimkan TKI sebanyak 4.179 orang ke luar negeri. Hampir 50 persen atau 2.014 TKI memilih bekerja ke Taiwan.
Di Taiwan dinilai lebih bersahabat dengan para TKI ketimbang Arab Saudi maupun Malaysia dan negara lainnya. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Malang Sukardi mengatakan, minat negara tujuan TKI mulai berubah.
“Sebelumnya para TKI mengidolakan Arab Saudi dan Malaysia menjadi negara tujuan bekerja. Sekarang beralih menjadi negara Taiwan sebagai tujuannya,” ujarnya.
Peringkat kedua negara tujuan adalah Hongkong, terdapat 406 TKI. Diperingkat ketiga ada negara Singapore, terdapat 165 TKI dan Malaysia 50 TKI. Menurutnya, peralihan negara tujuan dikarenakan faktor negara Arab Saudi dan Malaysia yang tidak bersahabat dengan para TKI.
“Seperti diketahui, banyak TKI dari Arab Saudi dan Malaysia yang bermasalah dengan majikannya. Seperti gaji yang tidak dibayarkan serta tidak sesuai, serta kesewenang-wenangan majikannya, hingga ada TKI yang berurusan dengan hukum,” urainya.
Kendati demikian, dia memastikan tidak ada TKI Kabupaten Malang yang berurusan dengan hukum maupun sedang terhukum. Selain iklim yang bersahabat, di Taiwan para TKI juga diberi gaji yang layak. Faktor itu, membuat TKI dominan ke Taiwan dan Hongkong.
“Mayoritas TKI yang bekerja di Taiwan, masih dari sektor informal seperti pembantu rumah tangga (PRT). Kendati hanya sebagai PRT, gajinya lebih tinggi dari Malaysia maupun Arab Saudi,” terangnya.
Calon TKI harus mendapat rekomendasi dari pihak desa tempat domisili. Sedangkan bagi yang belum berkeluarga harus mendapt izin dari orangtua. Untuk wanita yang berumah tangga harus mendapat izin dari suaminya. Begitu pula dengan suami yang sudah berumah tangga harus mendapat izin dari istrinya.
“Jadi, izinnya haru dobel yakni dari pihak desa dan keluarga ditandatangani di atas materrai. Bila izin tersebut sudah diserahkan, kemudian kami verfikasi datang langsung ke rumahnya. Tujuannya, apakah yang bersangkuta benar-benar diiznkan,” bebernya.
Setelah melalui proses verivikasi, lanjut Sukardi, maka pihaknya akan memberikan nomor register untuk bekerja di luar negeri. Menurutnya, hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk memberi perlindungan bagi para TKI beserta keluarganya. (big/aim)
Sumber : malang-post.com
Jakarta - Ketua Satgas TKI Maftuh Basyuni kecewa dengan kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Cak Imin dinilai tidak bisa menyiapkan tenaga kerja yang mumpuni untuk kerja di luar negeri.
"Permintaan saya sebagai warga negara itu harus ada perbaikan. Pertama, yang dikirim itu adalah betul-betul orang yang mengerti akan tugasnya, bukan kerbau yang dikirim, maaf saya bilang demikian. Jadi kalau sekarang anda punya pembantu di rumah tangga, minta sandal dikasih rokok, apa yang terjadi, pasti ada kejengkelan. Nah itu disana juga begitu. Jadi harus betul-betul orang yang ngerti akan tugasnya, bukan kerbau yang dikirim," tutur Maftuh dengan nada kesal.
Hal itu diungkapkan usai melakukan jumpa pers di Kementerian Polhukam.
Maftuh juga meminta Kemenakertrans dirombak. Maftuh menduga banyak 'penyakit' di tubuh kementerian yang dipimpin Cak Imin tersebut.
"Yang mengirim itu juga harus dirombak, jangan hanya untung saja udah begitu lepas tangan. Depnaker juga harus dirombak, banyak penyakit-penyakit yang ada di situ, macam-macam," tutur mantan menteri
agama ini.
Selain kemenakertrans, para agen penyalur TKI juga harus dievaluasi. Sebab, agen penyalur TKI adalah pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan TKI di luar negeri.
"Penyalur juga harus bertanggung jawab, bagaimana dia menyalurkan itu. Kerbau, sapi, kambing yang dikirim ke luar negeri dari selandia baru kan lengkap dengan segala macamnya. masa kita hanya dikirimkan saja," paparnya.
Terkait tudingan adanya mafia diyat? tanya wartawan.
"Tanyakan pada menterinya, menkokesra. Kalau memang ada mafia, kebetulan saat itu saya yang dari awal mengatakan, saya sangat tersinggung. Kalau tidak bisa membuktikan gombal namanya," jawabnya.
Sumber :detiknews.com
