Pemerintah Perketat Permintaan TKI Di Malaysia, Buntut Pungutan

ilustrasi

Pemerintah memperketat prasyarat keinginan tenaga kerja Indonesia yang bakal di kirim ke Malaysia. Kementerian Tenaga Kerja, lewat atase Kedutaan Besar RI di Malaysia, mewajibkan perusahaan atau majikan yang menginginkan terima layanan TKI telah mengantongi bukti pembayaran cost kebijakan visa satu pintu atau Visa with Reference (VWR), cek kesehatan atau Foreign Worker Centralized Management Sistem (FWCMS), serta izin imigrasi atau Immigration Security Clearance (ISC).



“Approval baru di keluarkan bila ada bukti pembayaran. Kami tidak bakal melayani bila tidak ada bukti pembayaran, ” kata Direktur Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja, Soes Hindarno, waktu dihubungi Tempo, Ahad 7 Mei 2017.

Kebijakan ini diaplikasikan sesudah Kementerian Tenaga Kerja kirim surat pada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia lewat jalur diplomatik Kementerian Luar Negeri. Dalam surat itu, menurut Soes, Kementerian Tenaga Kerja bertanya tanggapan pemerintah Malaysia pada keberatan aplikasi tiga cost penambahan yang membebani TKI atau perusahaan pelaksana peletakan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

Berdasar pada Ketentuan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia Th. 2011, cost visa ke Malaysia cuma Rp 45 ribu per orang. Tetapi, mulai sejak akhir 2014, nampak tiga cost penambahan. Aplikasi VWR membengkakkan cost jadi Rp 882 ribu per TKI. Ketentuan FWCMS menaikkan cost pengirim sebesar Rp 450 ribu serta ISC sebesar Rp 418 ribu per TKI. Aplikasi tiga kebijakan baru itu mengakibatkan biaya pengiriman TKI membengkak sampai Rp 1, 73 juta per orang.

Sesungguhnya, sesuai sama perjanjian Indonesia-Malaysia, semua cost itu jadi tanggung jawab majikan. Tetapi, dalam praktiknya, cost itu dibebankan pada TKI atau PPTKIS. “Di sebagian tempat tidak ada permasalahan karna memanglah dibayar majikan atau perusahaan peminta TKI. Namun ada pula daerah spesifik yang tidak ikuti kebijakan pemerintahnya, ” kata Soes.

Sikap asosiasi perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia terbelah pada ketentuan pungutan penambahan itu. Ketua Asosiasi Perusahaan Layanan TKI (APJTKI), Abdullah Basalamah, mensupport ketentuan itu. Menurutnya, cost penambahan itu dibayarkan oleh majikan atau perusahaan swasta penyalur TKI di Negeri Jiran sesuai sama ketentuan. Cuma, kata dia, umumnya PPTKIS menalangi lebih dahulu agar mempercepat sistem pengiriman TKI. “Malaysia itu perlu banyak tenaga kerja, tidak mungkin saja pemerintahnya main-main, ” tutur dia.

Mengenai juru bicara Asosiasi Perusahaan Peletakan TKI (APPTKI) Sumatera Utara, Elis Sitorus, menyampaikan perusahaan-perusahaan penyalur kecil paling dirugikan karna mesti memikul cost sampai Rp 1, 73 juta per orang, yang setelah itu turut jadi beban semasing TKI. “Faktanya, semuanya dijamin TKI serta perusahaan pengirim. Jikalau ada majikan yang berbaik hati, itu cuma memberi potongan cost atau subsidi dari harga keseluruhan, ” kata Elis. “Kami pernah memprotes dengan tidak kirim TKI, namun asosiasi lain tetaplah kirim ke Malaysia. Jadi mereka (majikan) tidak takut. ”





Sumber : Breaking News Indonesia
Powered by Blogger.