Perempuan Indonesia Timur Prihatin Dengan Kasus Perdagangan Orang di NTT

ilustrasi

Kaum perempuan dari berbagai provinsi di wilayah Indonesia Timur yang tergabung dalam Perkumpulan Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), merasa prihatin dengan kasus perdagangan orang yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di NTT.



Karena itu, JPIT menyerukan kepada pemerintah untuk aktif melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, serta pemulihan dan reintegrasi korban ke keluarga dan masyarakat.

Pernyataan keprihatinan dan seruan bersama Perkumpulan JPIT dibacakan Badan Pengurus JPIT dalam jumpa pers yang digelar di Pantai Wisata Lasiana Kupang, Sabtu (6/5/2017) malam.

Perkumpulan JPIT beranggotakan perempuan dari berbagai etnis dan agama dari berbagai provinsi di Indonesia Timur, mulai dari Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali-Nusra hingga Maluku dan Papua.

Pernyataan dan seruan keprihatinan tersebut, merupakan hasil evaluasi dan pembahasan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan JPIT yang digelar di Susteran Belo Kupang selama tanggal 4-6 Mei 2017.

Keprihatinan dan seruan bersama Perkumpulan JPIT dibacakan Pdt. Ina Bara Pa, S.Th selaku Ketua JPIT periode empat tahun mendatang.

Dalam pernyataan dan seruan tersebut, JPIT juga menyerukan kepada organisasi agama-agama untuk lebih peka dan bergerak bersama melawan perdagangan orang serta serta berpihak terhadap korban dan keluarga. Kepada pemerintah, JPIT juga menyerukan agar melakukan revisi Perda pekerja migran yang belum berpihak terhadap pekerja migran dengan melibatkan korban, keluarga dan stakeholders yang mengadvokasi persoalan ini.

"JPIT mendesak aparat penegak hukum untuk sungguh-sungguh berupaya membongkar sindikat mafia perdagangan orang dan memberi layanan hukum yang adil bagi korban dan keluarganya," kata Pdt. Ina Bara Pa, S.Th.

Selain menyangkut kasus perdagangan orang, dalam pernyataan dan seruannya, JPIT juga menyoroti upaya merawat keberagaman di Indonesia, penolakan terhadap eksploitasi alam, pemenuhan hak ekonomi sosial budaya perempuan, penolakan terhadap militerisme dan kekerasan serta peran media.

JPIT bahkan menyatakan prihatin terhadap media yang bias bahkan menjadi provokator dalam ujaran kebencian dan kekerasan dalam pemberitaan.

Ketua Sinode GMIT, Pdt. Merry Kolimon selaku Penasihat dan Pengawas Perkumpulan JPIT, kepada wartawan mengatakan, pemerintah belum.serius dalam menangani masalah perdagangan orang. Pemerintah termasuk pemerintah daerah (pemda) NTT masih sebatas bicara dan belum serius dalam pelaksanaan.

"Setiap tahun jumlah TKI/TKW yang meninggal dunia di luar negeri dan dipulangkan ke kampung halaman ternyata masih dianggap biasa saja oleh pemerintah. Pemerintah masih sebatas bicara tapi tidak diikuti dengan pelaksanaan yang serius untuk mengatasinya. Karena itulah Perkumpulan JPIT menyatakan keprihatinannya," kata Pdt. Mery Kolimon.




Sumber : Pos Kupang
Powered by Blogger.