Mafia Pengiriman TKI Ilegal Melebihi Kejahatan Narkoba


Ilustrasi


       Era pelarangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesian (TKI) ke Timur Tengah sudah beberapa tahun dilakukan, namun nyatanya pengiriman tetap terjadi secara ilegal. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Soes Hindharno menilai, mafia pengiriman TKI ilegal ke luar negeri membahayakan, karena melebihi kejahatan narkoba.


"Saya berpendapat demikian, karena korbannya banyak sekali. Di Arab Saudi masih terjadi. Orang Saudi untuk mendapatkan seorang TKI ilegal sebagai pekerja rumah tangga (PRT) ke Timur Tengah, cukup mengeluarkan uang 90 ribu real atau setara Rp 118 juta," kata Soes di Jakarta, Jumat, 2 Juni 2017.

Dengan uang sebesar itu, para calo TKI ilegal ini bisa dapat untung Rp 50 juta dengan hanya mengirim satu orang TKI. Para TKI ilegal yang dikirim ke Arab Saudi, modusnya adalah ibadah umrah, ziarah. Sementara TKI ilegal yang dikirim ke Malaysia melalui jalan tikus dan ada yang melalui jalur resmi dengan izinnya berwisata.

Untuk itu, tutur Soes, upaya untuk mencegah praktik mafia TKI ilegal, Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi dengan membentuk 12 Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LSA-PTKLN) di 12 lokasi pada 2017. Hal ini juga sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat layanan perizinan bagi para TKI yang akan bekerja di luar negeri.

“Pemerintah membentuk LSA di daerah kantong-kantong TKI agar masyarakat dapat terlayani secara cepat, murah, bebas pungli dan terhindar dari para calo," kata Soes Hindharno. Seperti, membuat paspor 24 halaman cukup bayar Rp 55.000. Itu untuk biometrik dan foto. Sedangkan yang 48 halaman Rp 100.000. Tapi nyatanya membuat paspor TKI melalui calo biayanya bisa jutaan rupiah.

Di Jawa Barat, LSA didirikan dengan menggunakan dana APBD setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing berada di Indramayu, Karawang, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Cirebon, Bandung, dan Garut.

Sementara yang bersumber dari APBN 2017, LSA PTKLN akan dibangun di Semarang, Cilacap, Kendal dan Pati serta Tulungangung. Di Provinsi Kupang, LSA ada di Kabupaten Kupang, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa dan Maumere.

Dikatakan Soes, Dengan adanya LSA-PTKLN ini diharapkan bisa mempermudah, mempercepat, ‎dan menekan ongkos pengurusan izin bagi TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Selama ini, untuk mengurus izin tersebut TKI memanfaatkan jasa calo ilegal sehingga pada ujungnya merugikan TKI tersebut.


Sumber : Pikiran Rakyat

No comments

Powered by Blogger.