Jika Ketahuan Pakai Kantong Plastik, Warga Kenya Akan Dibui 4 Tahun

Ilustrasi

     Ketika Indonesia sudah membatalkan ketentuan ini, pemerintah Kenya mulai memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik.




Mulai Senin (28/08), jika ada warga yang ketahuan membuat, menjual, atau membawa kantong plastik, pemerintah Kenya berikrar akan menghukumnya dengan denda sebesar Rp 506 juta atau hukuman penjara hingga empat tahun.

Langkah itu, menurut pemerintah, akan membantu melindungi lingkungan hidup mengingat warga Kenya menggunakan sekitar 24 juta kantong plastik setiap bulan.

Di sisi lain, pebisnis plastik menyebut larangan itu akan menutup lapangan pekerjaan untuk 80.000 orang.

Namun, aparat Kenya berkeras melarang kantong plastik. Pekan lalu, Pengadilan Tinggi menolak memproses gugatan dua perusahaan importir terhadap larangan plastik. Pengadilan menilai risiko bahaya lingkungan lebih penting ketimbang kepentingan bisnis.

Melalui larangan tersebut, para pelancong yang masuk ke Kenya melalui jalur udara diwajibkan meninggalkan kantong plastik dari toko bebas cukai di bandara. Meski demikian, produk yang dibalut dengan lapisan plastik dikecualikan dari larangan itu.

Gagap tanpa plastik
Larangan kantong plastik, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC di Nairobi, Anne Soy, mendapat sokongan sebagian besar warga Kenya.

Akan tetapi, larangan itu diwarnai kegagapan lantaran warga sangat terbiasa berbelanja menggunakan tas kresek yang diberikan secara gratis oleh kaum pedagang.

Pemantauan harian The Standard menunjukkan sebagian besar pedagang kecil di Pasar Muthurwa, Nairobi, belum mengupayakan bahan pembungkus selain kantong plastik.

Padahal, agar warga terbiasa dengan larangan tersebut, pemerintah telah memberikan masa penyesuaian selama enam bulan yang jatuh tempo pada Minggu (27/08) malam.

Pekan lalu, Pengadilan Tinggi menolak memproses gugatan dua perusahaan importir plastik terhadap larangan plastik.Jejak negara-negara Afrika (Getty Images)

Larangan kantong plastik bukan hal baru di Benua Afrika. Langkah itu telah diberlakukan oleh Afrika Selatan, Rwanda, dan Eritrea.

Di Eropa, Italia menjadi negara pertama yang mengharamkan pemakaian tas kresek non-daur ulang.

Adapun di Indonesia, uji coba terbatas dan pemberlakuan plastik berbayar tahap pertama pernah berlangsung mulai 21 Februari hingga 31 Mei 2016. Sejak diterapkan, pembayaran tas plastik sebesar Rp200 oleh konsumen dilaporkan mendorong turunnya penggunaan tas plastik sekitar 30% hingga 50%.

Bagaimanapun, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, mengaku tidak bisa menjadikan upaya itu sebagai peraturan yang mengikat, karena masih adanya penentangan.

Menurut peneliti dari Universitas Georgia Dr. Jenna Jambeck - yang dimuat dalam Jurnal Science edisi 12 Februari 2015 - Indonesia membuang limbah plastik sebanyak 3,2 juta ton, dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut setelah Cina.

Guna mengurangi limbah kantong plastik, khalayak disarankan tidak lagi memakai tas kresek.

Penelitian di Eropa menunjukkan tas kertas harus dipakai setidaknya sebanyak tiga kali untuk mengompensasi jejak karbon dalam pembuatan dan distribusi. Adapun tas kain sebaiknya digunakan sedikitnya 131 kali.


Sumber : Detik

No comments

Powered by Blogger.