PPTKIS Tidak Bisa Main-main Lagi


Semua Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang beroperasi di NTB wajib menyetor dana Rp 100 juta ke Bank NTB. Uang tersebut merupakan deposito uang jaminan. Peraturan ini tertuang dalam Perda NTB Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Keputusan Gubernur NTB nomor 562-551 Tahun 2017 tentang tata cara penyetoran uang jaminan.



”Suka tidak suka, semua perusahaan pengerah TKI di NTB harus mengikuti aturan ini,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan, kemarin (1/8).

Jaminan perlindungan TKI dalam bentuk deposito itu atas nama gubernur sebesar Rp 100 juta. Uang jaminan itu berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang otomatis. Nanti bunga deposito menjadi hak PPTKIS.

Penggunaan deposito uang jaminan adalah untuk membiayai penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dengan majikan atau PPTKIS. Sebab biaya penyelesaian kasus calon TKI menjadi kewajiban PPTKIS.

Deposito tersebut bisa dikembalikan apabila masa berlaku izin operasional kantor cabang PPTKIS berakhir, izinnya dicabut, atau permohonan perpanjangan izin operasional kantor ditolak. ”Aturan ini berlaku efektif sejak 10 Juli 2017,” kata Wildan.

Tapi aturan tersebut ditolak para pengurus PPTKIS. Saat sosialisasi di kantor Disnakertrans kemarin, para pengurus PPTKIS protes dan memilih keluar dari ruang sosialisasi. Mereka menilai aturan tersebut memberatkan perusahaan. Sebab di pusat mereka juga sudah menyetor deposito sebesar Rp 500 juta. Hanya sebagian dari mereka yang bertahan di ruangan tersebut. Akan tapi mereka enggan memberikan keterangan saat akan diwawancarai Lombok Post.

”Jangan saya, kami juga menjaga perasaan kawan-kawan yang lain,” kata salah seorang pengurus PPTKIS yang tidak mau disebutkan nama atau identitasnya.

Meski beberapa pengurus PPTKIS keluar, tapi acara yang juga dihadiri Kepala BP3TKI Mataram Mucharom Ashadi itu tetap dilanjutkan. Menanggapi penolakan itu, Wildan menjelaskan, setuju atau tidak aturan itu harus tetap dilaksanakan. Meski Perda itu merupakan inisiatif dewan. Akan tetapi ketika diterapkan maka dia mengikat untuk semua pihak. Pihaknya pun wajib menjalankan amanah aturan tersebut. ”Kalau tidak kita jalankan malah salah,” katanya.

Wildan menerangkan, tujuan aturan tersebut sangat bagus, yakni melindungi para TKI. Uang deposito merupakan bentuk tanggung jawab PPTKIS untuk melindungi calon TKI yang mereka pekerjakan. ”Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan pada tenaga kerja,” tegasnya.

Jika perusahaan tidak mau diatur itu akan menjadi masalah besar. Bila mereka tidak mengindahkan regulasi itu, maka pemerintah tidak akan memberikan izin operasional cabangnya di NTB.

Sumber : Lombok Pos

No comments

Powered by Blogger.