Pra Penempatan TKI Jatim Jadi Pemicu Korban Human Trafficking



Ombusman Republik Indonesia (ORI) menyebut pra penempatan TKI asal Jawa Timur masih amburadul sehingga harus dibenahi. Hal tersebut terlihat dari  hasil investigasi dan kajian Ombusman bahwa persoalan pra penempatan menjadi pemicu utama TKI di luar negeri menjadi korban Human Trafficking.

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Anggota ORI, Nanik Rahayu mengatakan, ada lima provinsi yang sedang diinvestigasi untuk mengurai persoalan pra penempatan TKI, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur karena kelima provinsi itu memiliki jumlah TKI yang besar.

Namun ORI menilai persoalan TKI asal Jatim memang tidak terlalu banyak karena Jatim sudah memiliki Perda tentang Perlindungan dan Penempatan TKI dan Pergub No.17 tahun 2017 sehingga kepergian TKI dilakukan dengan cara yang legal, aman, lancar, cepat dan tanpa diskriminasi.

Hanya saja fakta di lapangan, masih ada beberapa daerah yang belum melaksanakan aturan Perda itu dengan baik. Bahkan masih dijumpai adanya standar ganda pelayanan bagi calon TKI.

"Kalau personal dilayani LPTSP tapi kalau lewat BP3IS dilayani LP3TK. Padahal harusnya pelayanan itu dilakukan satu atap tidak ada diskriminasi," tegas Ninik usai melakukan hearing dengan Komisi E DPRD Jatim bersama Disnakertrans Jatim di kantor DPRD Jatim, Kamis (3/8).

ORI berharap Provinsi Jatim bisa meniru NTB dalam hal sosialisasi tata cara orang bermigrasi yang benar karena bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

"Di Jatim sosialisasinya masih kurang karena minimnya anggaran. Sebaiknya mencontoh NTB yang bekerjasama dengan perguruan tinggi dilakukan melalui KKN mahasiswa," ungkap Ninik.

Di sisi lain, Ninik juga menyoroti pendidikan calon TKI untuk mendapatkan sertifikat kerja yang dinilai kurang layak bahkan terkesan main-main. Apalagi proses pembelajaran hingga verifikasi akhir (PAP) dilakukan tidak efisien karena satu kelas terdiri dari 80 orang.

"Saya berharap proses sertifikasi calon TKI bekerjasama dengan lembaga diklat khusus atau milik provinsi supaya hasilnya lebih baik," jelasnya.

Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengaku berterima kasih atas masukan dari Ombusmen RI yang sama-sama menjadi pengawas eksternal atas kebijakan pemerintah terkait penempatan TKI di luar negeri.

"Kami sudah berupaya sebaik mungkin membantu calon TKI. Bahkan sampai membuat Perda khusus tentang Perlindungan dan Penempatan TKI," ungkap politisi asal Partai Demokrat.

Menurut Agung, persoalan TKI di luar negeri kebanyakan karena mereka berangkat secara ilegal atau tak prosedural.

Kalau TKI Ilegal dewan tak memiliki data sebab saat proses deportasi Pemprov Jatim hanya menfasilitasi pemerintah pusat. "Kalau kita bisa bersinergi tentu akan menjadi lebih baik lagi," pungkas Agung didampingi Heri Sugiono wakil ketua Komisi E DPRD Jatim.


sumber : newsakurat

No comments

Powered by Blogger.