Tepuk Tangan! Upaya Indonesia Lindungi TKI Diapresiasi PBB


Komite Pekerja Migran PBB baru-baru ini memberikan apresiasinya atas usaha Indonesia dalam perlindungan pekerja imigran di luar negeri. Penghargaan tersebut disampaikan pada dialog wakil Pemerintah Indonesia dengan salah satu badan di PBB tersebut di Kota Jenewa, Swiss.

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal


Mengutip pernyataan tertulis Ditjen Perwakilan Warga Negara Indonesia – Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu, Selasa (6/9/2017), pada dialog itu pihak pelapor untuk Indonesia, Can Uver, menyampaikan apresiasi Komite Pekerja Migran PBB atas upaya-upaya sistematis yang dilakukan Indonesia ke arah peningkatan pekerja migran. Namun bukan hanya untuk pekerjanya, upaya itu juga ditujukan kepada keluarga mereka.

“Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara pengirim tenaga kerja lainnya dalam hal perlindungan pekerja migran di luar negeri,” ujar Can Uver.

Beberapa hal yang menjadi sorotan pada dialog itu adalah mengenai revisi undang-undang perlindungan pekerja migran yang lebih merefleksikan nilai-nilai Konvensi, kebijakan penghentian pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah, kerjasama internasional dan bilateral di bidang perlindungan pekerja migran, pengelolaan remitansi, kekerasan terhadap pekerja migran wanita, kasus-kasus perdagangan manusia, penanganan kasus pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri serta kemitraan pemerintah dengan masyarakat madani, khususnya LSM.

Dialog yang diadakan di markas PBB berlangsung pada 5-6 September 2017. Forum ini digelar untuk membahas laporan pertama dari Indonesia terkait implementasi Konvensi PBB mengenai buruh migran. Hari pertama dialog diikuti oleh Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional Kementerian Ketenagakerjaan RI, Abdul Wahab Bangkona, Sekretaris Utama BNP2TKI, Heru Purnomo, serta Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Lalu Muhammad Iqbal.

Selain dihadiri oleh para anggota delegasi dari unsur Kantor Staf Presiden, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, hadir pula sebagai pengamat dalam dialog tersebut sejumlah wakil LSM Indonesia seperti Migrant Care dan SARI.

Sekadar informasi, Komite Pekerja Migran bertugas untuk memantau hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya. Semua negara yang tergabung dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya diwajibkan menyampaikan laporan berkala kepada pihak komite mengenai penerapan hak-hak mereka.

Negara-negara yang ikut serta dalam konvensi tersebut pada awalnya memberikan laporan setahun setelah bergabung dan dilanjutkan setiap lima tahun sekali. Pihak komite kemudian memeriksa setiap laporan dan menyampaikan berbagai keprihatinannya serta rekomendasi kepada negara-negara anggota konvensi. 

Sumber:okezone

No comments

Powered by Blogger.