Kepala BP3TKI Banjarbaru: Mayoritas TKI Kalsel Terseret Kasus Pencurian, Begini Modus yang Digunakan

sumber photo:tribunnews
Meski dua TKI bermasalah sudah dipulangkan ke daerah asalnya yaitu Tapin dan Kabupaten Banjar, masih ada ratusan TKI ilegal yang overstay setelah melaksanakan umrah.

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal


Menurut Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Banjarbaru, Amanullah setiap hari selalu ada jadwal keberangkatan dari Bandara Syamsudin Noor ke Jakarta dan dari Jakarta menuju Makkah. Namun pihaknya tak bisa melarang keberangkatan mereka karena memiliki visa dan paspor untuk umrah.

"Bisa saja ada diantara mereka yang ketika di sana atau dari rumah sudah berniat untuk overstay dan bekerja di sana, ya mana kita tahu," jelasnya, Minggu (15/10).

Akibat menjadi TKI nonprosedural membuat mereka yang bekerja di Saudi Arabia sangat minim perlindungan. TKI ilegal tak memiliki dokumen perlindungan dan dokumen resmi lain. Sementara jika melalui prosedur resmi TKI akan dibekali pembekalan sebelum keberangkatan untuk bekerja di luar negeri.

Hingga kini total ada 271 TKI resmi yang ada di Saudi Arabia. Mayoritas sebagai cleaning service, sektor klinik dan rumah sakit. Sisanya hanya sebagian kecil yang masih bekerja sektor domestik atau sebagai pembantu di rumah tangga.

"Yang masih di sektor domestik mereka yang melakukan perpanjangan kontrak dengan majikan, kalau yang baru dari awal tidak ada," jelasnya.

Saat ini moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia tambahnya masih berlaku. Hanya saja pada sektor domestik, sektor manufakturing, oil and gas masih tetap terus dibuka.

Dikembalikannya dua TKI bermasalah ke daerah asalnya kemarin malam tambahnya merupakan TKI terakhir yang mengalami masalah besar dari Kalsel. Sisanya hanya masalah kecil-kecil yang masih bisa ditangani oleh perwakilan RI di Saudi Arabia.

Kebanyakan masalah yang dialami oleh TKI adalah ketenagakerjaan, laporan pencurian oleh majikan dan perkataan kasar dari majikan. Masalah-masalah ini tergolong tindak pidana ringan yang bisa diatasi oleh perwakilan RI di Saudi Arabia.

Sementara laporan pelecehan seksual yang dialami TKI asal Kalsel masih tidak ada. Tahun ke tahun angka pelecehan seksual TKI semakin menurun bahkan dari Kalsel tidak ada, berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

"Masalah-masalah yang menonjol tidak ada sementara ini," imbuhnya.

Namun keberadaan TKI ilegal tambahnya masih tetap banyak, pihaknya termasuk perwakilan RI di Saudi juga masih kesulitan untuk mendeteksi dan mendata TKI ilegal, kecuali dari TKI sendiri melapor kepada perwakilan RI.

Jalur menjadi tenaga kerja di luar negeri khusus untuk Timur Tengah saat ini hanya dibuka untuk di luar domestik dan itupun tambahnya melalui rekrutmen dari instansi resmi. Sementara perusahaan yang bisa menempatkan pekerja untuk bekerja di luar negeri hanya dari Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memiliki cabang di beberapa daerah termasuk di Kalsel.

Namun dari PPTKIS sendiri hanya membuka kesempatan untuk berkerja di lingkup negara Asia Tenggara tidak di luar itu. Kecuali untuk pekerjaan awak kapal dengan memakai SIUPAK dari Kemenhub.

Saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar saat menjalankan ibadah umrah begitu selesai langsung pulang. Selain itu agar masyarakat tidak tergoda dengan tawaran untuk menjadi pekerja di Arab dengan iming-iming penghasilan besar dab sekaligus berhaji atau berumrah. 

Sumber:tribunnews

No comments

Powered by Blogger.