Pemerintah Didesak Perbaiki Tata Kelola TKI di Timur Tengah

ilustrasi
Wilayah Posko Perjuangan TKI (Pospertki) Perwakilan Luar Negeri PDI Perjuangan Saudi Arabia meminta pemerintah memperbaiki tata kelola penempatan tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah.

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal


Menurut Koordinator Pospertki Perwakilan Luar Negeri PDIP Saudi Arabia Sharief Rahmat, hal itu merupakan prasyarat pembukaan kembali pengiriman TKI ke Timur Tengah.

“Saya melihat Permen 260 Tahun 2015 tentang Penutupan/Pemberhentian penempatan TKI ke Timteng secara permanen perlu diperkuat dengan penataan ulang skema penempatan berbasis perlindungan TKI,” ujar  Syarief, Jumat (6/10).

Menurut Syarief, semangat yang terkandung dalam Permen 260 perlu disikapi, diimbangi, dan diterjemahkan ke dalam kebijakan berbasis kompetensi perlindungan TKI ke luar negeri.

Pasalnya, negara kompetitor seperti Filipina dan Bangladesh sudah banyak melakukan perbaikan tata kelola penempatan tenaga kerjanya ke Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya.

“Dengan pengiriman TKI berkompetensi yang bekerja pada lembaga berbadan hukum di Timur Tengah maka ada kepastian perlindungan,” papar Syarief.

Dia menambahkan, selama enam tahun moratorium dan pemberhentian secara permanen justru menimbulkan banyaknya TKI ilegal yang masuk ke Timteng, khususnya Saudi Arabia.

TKI itu menimbulkan masalah karena tidak memiliki dokumen dan tak mempunyai kontrak kerja.

Di samping itu, moratorium telah berdampak positif terhadap upaya pemerintah Saudi memperbaiki sistem peraturan dan perlindungan terhadap tenaga kerja asing.

“Sejak tiga tahun ini pihak Saudi banyak melakukan perbaikan peraturan, memberikan proteksi dan perlindungan. Sebab, shock therapy tidak hanya datang dari Indonesia, tapi juga datang dari Bangladesh, Filipina, juga negara-negara Afrika,” kata Sharief.

Dia menilai kasus-kasus TKI di Saudi banyak berkurang. Jika ada, itu berasal dari kasus-kasus pengiriman dan penempatan TKI sebelum masa moratorium.

Sedangkan yang terbanyak saat ini adalah kasus TKI unprocedural sebagai akibat dari moratorium.

Sharief menambahkan, pemerintah harus melakukan perbaikan tata kelola TKI jika akan membuka penempatan kembali.

“Mungkin dijalankannya tidak sekaligus. Misalnya, dalam masa percobaan, TKI dikirim dengan menggunakan pelayanan yang baru dari segi proteksinya,” imbuh Syarief. 

Sumber:jpnn

No comments

Powered by Blogger.