Pertama Kali Sejak Kemerdekaan Indonesia, WNI di Luar Negeri Akan Didata Ulang

ilustrasi

Pemerintah akan melakukan pendataan ulang seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih berada di luar negeri.

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Pendataan ini dilakukan sebagai bagian untuk penataan administrasi kependudukan. Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah mengatakan, pendataan ini dilakukan pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia.

“Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan melakukan pendataan ulang WNI di luar negeri di seluruh dunia dan membangun SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) di luar negeri dengan mencontoh SIAK Dukcapil Kemendagri yang ditempatkan di KBRI Korea,” ungkap Zudan di Jakarta, Minggu (29/10/2017).

Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi selama hampir dua setengah tahun, masih ditemukan WNI di luar negeri kurang mendapatkan pelayanan optimal di bidang administrasi kependudukan. Mulai penerbitan nomor induk kependudukan (NIK), akta lahir, akta kawin hingga akta mati sehingga banyak WNI yang tidak terdata. “Apalagi banyak WNI yang keluar negeri secara ilegal atau undocumented,” paparnya.

Selain itu Zudan mengatakan, keputusan pendataan ulang ini diambil setelah adanya pertemuan tingkat pimpinan dan teknis di Madinah, Arab Saudi. Pertemuan tersebut diikuti Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu Sestama BPN2TKI, Direktur di Bappenas, wakil dari KBRI dan Konjen di Riyadh, Jeddah, Madinah, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yodarnia, dan Uni Emirat Arab.

“Dari rapat tersebut teridentifikasi banyak WNI di wilayah ini yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK),” ungkapnya. Dia menduga, selain wilayah Arab, banyak WNI di negara lain yang tidak memiliki NIK. Apalagi jika WNI tersebut sudah lebih dari 25 tahun tinggal di luar negeri dan banyak yang tidak melapor.

“Kultur di Arab sangat tertutup sehingga sangat sulit mendata TKI dan TKW. Diperlukan lobi tingkat tinggi dari level pimpinan,” paparnya.

Selain untuk penataan administrasi kependudukan, pendataan ini juga bagian dari persiapan Pemilu 2019. Dia mengaku sebenarnya untuk pemilu mendatang mulai dilakukan pendataan dari berbagai kantor perwakilan negara di luar negeri. Namun dia belum dapat memastikan basis data yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

“Jika menggunakan data pemilih tetap (DPT) terakhir KPU pada Pemilu 2014, sudah berubah drastis penduduknya,” ungkapnya. Mengenai pendataan ini, pada November 2017, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) akan menandatangani MoU.

Sumber: krjogja

No comments

Powered by Blogger.