Banyak Warga Jadi TKI, Desa ini Dirikan Lembaga Perlindungan Buruh Migran




     Pemerintah Desa Bojongsari Kecamatan Kedungreja Cilacap punya inovasi untuk melindungi warganya yang sebagian menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran di luar negeri.



Desa itu kini memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk memfasilitasi buruh migran maupun keluarganya.

Lembaga ini didirikan untuk melindungi dan memberdayakan buruh migran agar tidak menjadi korban, baik pada pra pemberangkatan, saat penempatan dan pasca purna dari buruh migran atau kembali ke tanah kelahiran.

"Keberadaan PPT penting sebagai pusat saluran informasi, pendataan hingga pengaduan para buruh migran maupun keluarganya," kata pengurus PPT Bojongsari, Ria Andriani, Sabtu (05/11/2017).

PPT ini didirikan pada 2016, untuk menindaklanjuti Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya.

Kepengurusan PPT melibatkan berbagai unsur mulai Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Babinsa (TNI), dan unsur lainnya.

Perdes itu bukan hanya melahirkan PPT di tingkat desa, namun juga dua lembaga lain serupa meliputi lembaga induk Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dan Komunitas Keluarga Buruh Migran (Kabumi).

Meski misi besarnya sama untuk melindungi buruh migran, lembaga- lembaga itu punya fungsi masing-masing.
"PPT itu fungsinya mengarah ke advokasi dan informasi, sedangkan Kabumi fokus ke pemberdayaan,"katanya

Keberadaan PPT yang berlokasi di desa ini tentu mempermudah buruh migran atau keluarga di desa itu untuk mendapat pelayanan atau mengadukan persoalan.
Mereka tak lagi kebingungan untuk mengakses pusat pelayanan yang bisa ditemui di desanya sendiri dan diurus elemen warga setempat.
Keberadaan lembaga ini ternyata cukup efektif. Sejak didirikan setahun silam, PPT berhasil menangani sejumlah kasus yang dialami buruh migran di desa tersebut
Ria mencontohkan, seorang buruh migran di desa itu pernah didenda Rp 25 juta oleh makelar atau sponsor Perusahaan Penempatan dan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS), gara gara tidak menyelesaikan kontrak kerja selama dua tahun.


Padahal, buruh migran itu terpaksa tak menyelesaikan kontrak kerja dan pulang ke tanah air karena menjadi korban kekerasan di luar negeri.

Buruh migran itu pulang dalam keadaan sakit
Sepeda motor keluarga buruh migran itu pun sempat disita oleh makelar karena denda tak kunjung dibayar.

"PPT lalu mendampingi keluarga buruh migran untuk memediasi masalah itu dengan mendatangi rumah makelar. Akhirnya sepeda motor dikembalikan dan tidak dikenai denda,"katanya
PPT rupanya tak cuma mengadvokasi kasus buruh migran.

PPTjuga punya fungsi edukasi dan pemberdayaan buruh migran. PPT sering mengadakan pelatihan paralegal, penyuluhan hak-hak buruh migran, serta pengelolaan keuuangan.

Pengurus PPT Makmum mengatakan, dengan pengetahuan yang cukup, keberangkatan para buruh migran akan lebih tenang dan amam di negara tujuan.

PPT juga biasa memberikan pelatihan keterampilan bagi buruh migran yang sudah purna, semisal menjahit, membuat bermacam kerajinan tangan, dan tata boga.

"Dengan keterampilan yang dimiliki dan menghasilkan, para buruh migran tidak akan lagi berniat bekerja ke luar negeri,"kata Makmum.

Sumber : Tribun

No comments

Powered by Blogger.