Kemlu Pastikan Tidak Ada TKI yang Terlunta di Hong Kong

sumber photo:kumparan

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal angkat bicara mengenai laporan Reuters terkait seorang WNI di Hong Kong yang dipecat karena mengandung di luar nikah.

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

 
Iqbal menjelaskan, di wilayah tersebut hukum perlindungan buruh migran yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Hong Kong ( Employment Ordinance of Hong Kong), berjalan sangat baik.

Dia yakin, jika majikan dari TKI yang bernama samaran Anisa itu terbukti bersalah maka hukum setempat bekerja dengan baik. Pelaku juga akan diganjar hukuman setimpal.

"Kalau kasusnya seperti itu, dengan menegakan hukum di Hong Kong saja sudah cukup melindungi WNI kita, karena sistem hukumnya sudah baik, pasti akan mendapat perlindungan dari hukum setempat," ucap Iqbal kepada dilansir dari kumparan dan sejumlah media, di kantornya, Jumat (10/11).

"Hukum ketenagakerjaannya juga sudah baik gitu, tidak ada diskriminasi etnis dan agama. Pasti akan jalan sistem hukumnya, kami hanya memberikan pendampingan," sambung dia.

Ada kurang lebih 150 ribu TKI di Hong Kong. Jika dibanding negara lain, jumlah WNI yang jadi korban atau pelaku pelanggaran hukum tak begitu banyak di wilayah otonomi China ini.

Namun, terdapat beberapa kasus besar yang menarik atensi masyarakat Indonesia. Salah satunya kasus yang menimpa TKI bernama Erwiana Sulistyaningsih. 

Pada 2013 lalu, Erwiana mengejutkan masyarakat Tanah Air dan dunia secara luas. Dia disiksa secara kejam oleh seorang majikannya.

Jika tersandung kasus, Iqbal memastikan para TKI itu tidak akan dibiarkan terlunta oleh Konsulat Jenderal RI (KJRI) Hong Kong. Pendampingan pasti akan dilakukan.

Bukan cuma pendampingan, jika WNI korban tindak kriminal bingung apa yang harus dilakukan, KJRI siap membantu pelaporan kepada aparat berwenang setempat.

Selain membantu pendampingan, Iqbal dan KJRI Hong Kong punya cara jitu untuk meminimalisir WNI menjadi pelaku atau korban pelanggaran hukum. Solusi tersebut adalah pencegahan melalui penyuluhan hukum.

"Langkah preventif pasti, sudah dilakukan sebelum mereka berangkat itu di sini di lakukan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan) selama sekian hari dilakukan, di situ kita sudah ikut memberikan substansinya tim PAP BNP2TKI," paparnya.

Dalam pembekalan di kantor KJRI Hong Kong dia memaparkan, perwakilan pemerintah akan memberikan penjelasan jelas dan detail mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Hong Kong. 

Tak lupa semua kewajiban dan hak TKI juga akan diberi tahu secara gamblang.

"Itu ada pembekalan pra-penempatan, begitu sampai di Hong Kong ada welcoming program di KJRI yang itu dilakukan bekerja sama antara KJRI dan ketenagakerjaan setempat, bersama memberikan pembekalan, termasuk memberi stater kit, di dalamnya ada buku macam-macam," sebut dia.


Sumber:kumparan

No comments

Powered by Blogger.