Beban Finansial Buruh Migran Masih Tinggi

HRD Korea sedang melakukan seleksi pada TKI


    Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, pemerintah harus bisa mengurangi beban finansial yang dipikul oleh para pekerja migran atau tenaga kerja indonesia (TKI).



Menurut dia, pascameratifikasi konvensi Convention on The Protection of All The Rights of Migrant Workers and Their Families, nasib para pekerja migran Indonesia belum mengalami perubahan yang signifikan.

Padahal, disisi lain, Oktober 2017 lalu, DPR juga mengesahkan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). 

"UU ini disebut mengandung tujuh pokok bahasan, di antaranya adalah pemberian jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait perlindungan pekerja migran dan juga keluarganya dan juga pengaturan terkait sanksi," ujar Hizkia melalui siaran pers yang diterima rilis.id, di Jakarta, Minggu (17/12/2017).

Selain itu, Hizkia menyebut, dari segi upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) dan pusat, perlindangan secara ekonomi juga harus diperhatikan. Sebagai contoh, pemberlakukan moratorium terhadap pengiriman pekerja migran ke 21 negara Timur Tengah yang dilakukan sejak Mei 2015.

"Moratorium ini sudah menutup kesempatan kerja untuk mereka yang ingin membawa perubahan untuk keluarganya," katanya.

Para pekerja migran merupakan tulang keluarga dan desa mereka melalui remitansi senilai USD8 miliar per tahun (2014). Bank Dunia memperkirakan remitansi ini telah menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga sebesar 26,7 persen pada rentang waktu tahun 2000 – 2007. Hal ini mengingat sebagian besar dari pekerja migran adalah perempuan, remitansi turut memberi mereka status finansial yang lebih baik, dan pada akhirnya berkontribuasi pada kesetaraan gender.

“Pemberlakuan moratorium ini sudah menyebabkan hilangnya potensi remitansi senilai Rp37 triliun atau setara dengan USD3 miliar. Remitansi yang dihasilkan para pekerja migran dikirim kembali ke daerah masing-masing dan digunakan untuk membiayai pendidikan anak, memberikan modal kerja untuk berwirausaha, menggerakkan perekonomian keluarga dan juga desa,” terang Hizkia.


Sumber : RilisID

No comments

Powered by Blogger.