Cegah Human Trafficking dan Pemerasan Terhadap TKI, Menaker Bikin Program Desmigratif

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, melakukan swafoto bersama para TKI di Ponorogo.sumber photo:tribunnews
Kementerian Ketenagakerjaan telah menginisiasi sebuah program bernama Desa Migran Produktif yang disingkat Desmigratif.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Tahap pertama Desmigratif telah dikembangkan di 60 Kabupaten/Kota dengan target 120 desa, dimana tiap kabupaten sasaran program akan memilih dua desa sebagai Desmigratif.

"Desmigratif mengusung konsep pelatihan berbasis masyarakat. Program Desmigratif meliputi pelatihan, produksi, dan pemasaran," kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama pembangunan perumahan untuk TKI di Ponorogo, (18/12/2017) siang.

Dhakiri menuturkan, program ini akan dipadukan dengan program dari Kemendes, One Village One Product. Untuk mewujudkan Desmigratif, Kemnaker kerjasama dengan Kemendes dan PDT RI dalam bentuk bantuan sarana produksi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga dengan koperasi.

Melalui kerja sama yang dijalin dengan sejumlah kementerian atau lembaga, diharapkan desa yang banyak menyumbang TKI bekerja di luar negeri dapat diberdayakan.

Tidak hanya bagi TKI yang bekerja di luar negeri saja, tetapi pemberdayaan tersebut juga diperuntukan bagi keluarga TKI.

"Sehingga, masyarakat yang selama ini memiliki ketergantungan bekerja di luar negeri, memiliki bekal kemampuan dan modal untuk mengembangkan wirausaha di daerahnya," katanya.

Dikatakan Dhakiri, Desmigratif merupakan upaya pemberdayaan masyarakat desa di kantong-kantong TKI, penanganan TKI. Dengan konsep ini, pemerintah desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan akan dilibatkan lebih aktif dalam persoalan penempatan TKI.

"Desa akan menjadi pusat informasi, komunikasi, bagian integral penempatan, hingga koordinasi terhadap perlindungan TKI sejak pra penempatan, hingga purna penempatan," katanya.

Hal itu, kata Dhakiri, juga untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam setiap proses penempatan TKI hingga purna menjadi TKI. Balai desa dijadikan sebagai pusat layanan dan perlindungan pertama untuk TKI.

"Intinya desa harus jadi pusat informasi," ujarnya.

Selain pemberdayaan TKI dan anggota keluarganya, program ini diharapkan mampu menekan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap melibatkan masyarakat desa sebagai korbannya, utamanya desa di Provinsi NTT.

Selanjutnya, terkait dengan banyaknya permasalahan yang menimpa CTKI/TKI, Kemnaker mencatat bahwa salah satu kelemahan yang selama ini terjadi adalah TKI kurang memiliki self defence capacity atau kapasitas pertahanan diri.

Sehingga tak jarang, banyak ditemukan TKI menjadi obyek pemerasan atau TKI yang tak diberi gaji hingga bertahun-tahun. Oleh karena itu, sudah selayaknya para calon TKI diberikan kemandirian dalam berproses, dengan menyiapkan lebih banyak pilihan, tanpa mengurangi aspek perlindungan dan kepastian. 

Sumber:tribunnews

No comments

Powered by Blogger.