Konjen RI Hongkong Blacklist Majikan Nakal

sumber photo:suarantb
Konsulat Jenderal RI untuk Hongkong menindaklanjuti laporan pengaduan TKI. sepanjang 2017 ini, tercatat 40 majikan nakal masuk daftar hitam.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

“Blacklist tidak perlu persetujuan pemerintah Hongkong. Yang di-blacklist namanya akan ditolak sistem,” kata Konsul Jenderal RI untuk Hongkong dan Macau, Tri Tharyat.

Hal itu disampaikannya di sela kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I Mataram bersama Asosiasi PPTKI Hongkong, Rabu, 6 Desember 2017.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem terpadu data TKI melalui SISKO-KTKLN. Dalam sistem itu, nama majikan yang masuk daftar hitam akan ditolak ketika mengajukan permintaan tenaga kerja asing asal Indonesia.

“Blacklist itu berlaku selamanya. Sampai yang bersangkutan itu meninggal dunia tidak akan bisa mengajukan lagi tenaga kerja dari Indonesia. Untuk blacklist kita tidak perlu persetujuan pemerintah Hongkong,” jelasnya.

Berdasarkan catatan KJRI Hongkong, laporan pengaduan TKI pada tahun 2016 mencapai 600 kasus. Tren laporan dengan jumlah yang sama terjadi di 2017 ini.

Menurutnya, permasalahan yang paling umum yakni penahanan dokumen oleh majikan ataupun agensi dengan persentase 15 persen dari total laporan.

“Penahanan paspor oleh agen ada saja ya. Ini fakta. Umumnya karena TKI kita masih memiliki utang. Tapi praktik ini coba kita minimalisir,” tegasnya.

Tri mengungkapkan, kasus penahanan paspor lebih mudah ditangani karena dengan cara mediasi kasus itu bisa langsung diselesaiakan.

Sementara kasus lain yang dilaporkan ke Konjen diantaranya pemutusan kontrak kerja sepihak, gaji TKI yang ditahan agensi atau majikan, dan TKI sakit.

Dia mengungkapkan, pemerintah Hongkong memiliki kebijakan yang cukup baik mengenai perlindungan tenaga kerja asing. Sebab, Hongkong sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk bekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga.

Pemerintah Hongkong, kata dia, juga menetapkan upah minimum kepada tenaga kerja asing. Per-2017 ini gaji bersih yang diterima TKI mencapai Rp 7,6 juta per bulannya dan setiap tahun meningkat.

Sumber:suarantb

No comments

Powered by Blogger.