Manfaatkan Momentum Kemenangan Hukum Erwiana

sumber photo:beritajatim
Menangnya Erwiana Sulistyaningsih, tenaga kerja Indonesia (TKI), yang disiksa majikan di Hong Kong, dalam tuntutan ganti rugi atas penganiayaan terhadap dirinya merupakan "terobosan" dalam menangani kasus penganiayaan fisik, seksual, dan diskriminasi rasial.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal
 
Pengadilan Hong Kong pekan lalu (22/12/2017) mengabulkan tuntutan Erwiana sebesar 908.430 dolar Hong Kong (Rp1,5 miliar) atas penganiyaan yang dilakukan bekas majikannya dengan hakim menyebut perlakukan itu "tak manusiawi, mengerikan, dan merendahkan martabat."

Erwiana yang saat ini masih menjalani konseling akibat trauma penyiksaan selama enam bulan mengatakan, akan menggunakan dana ini untuk melanjutkan sekolah, pengobatan serta membantu banyak tenaga kerja lain yang mengalami nasib yang sama, namun "belum berani bersuara, ketika ditindas."

Dalam kasus kriminal, pengadilan Hong Kong menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda senilai 15.000 dolar Hong Kong atau Rp24 juta, terhadap bekas majikan Erwiana, Law Wan-tung pada Februari 2015.

"Saya ingin menularkan semangat saya, selain itu saya janji untuk membantu mereka yang mengalami nasib seperti saya, dianiaya," kata Erwiana.

Dari sekitar 300 kasus penganiayaan fisik dan seksual di Hong Kong setiap tahun, 50% di antaranya menimpa tenaga kerja Indonesia, kata Cynthia Abdon-Tellez dari Mission for Migrant Workers, organisasi di Hong Kong, yang memberikan advokasi untuk para pekerja asing.

"Kasus penganiayaan ini sangat serius... kasus ini penting karena banyak pekerja yang tidak memiliki peluang untuk mengangkat kasus penganiayaan... dan ini jumlah tuntutan terbesar yang dimenangkan," kata Cyntia, mengacu pada kemenangan tuntutan ganti rugi Erwiana terhadap majikannya.

"Ketika dipukulin, sangat tidak manusiawi," cerita Erwina tentang hal yang membuatnya trauma sampai sekarang. "Yang paling menjijikkan, aku dimandikan dan dikasih kipas angin sampe berjam-jam, ditelanjangi sama dia. Tak boleh ke kamar mandi, harus kencing di plastik, harus berak di plastik, karena dia tak mau rumahnya kotor," kata Erwina.

"Cacat seumur hidup, ada luka nggak bisa sembuh. Tulang belakang bengkok, kata dokter kalau hamil akan merasa berat bebannya untuk menyangga karena tak bisa bawa barang berat. Hidung mampet kalau batuk, karena patah tulang saat ditonjok. Mata juga (mengalami) gangguan," tambahnya.

Perlakuan kejam majikan di Hong Kong lainnya yang terungkap atas pekerja Indonesia adalah yang menimpa Kartika Puspitasari pada tahun 2013.

Majikan Kartika, Tai Chi-wai, dan istrinya Catherine Au Yuk-shan diganjar penjara masing-masing tiga tahun tiga bulan dan lima setengah tahun karena menyiksa Kartika dengan "rantai sepeda, besi panas" dan juga mengikatnya selama lima hari dengan popok di kursi saat keluarga itu liburan. Kejahatan itu dilakukan antara Oktober 2010 hingga Oktober 2012.

Erwiana mengatakan masih banyak tenaga kerja yang mengalami hal serupa namun takut bersuara. "Masih banyak yang belum ikut berorganisasi, belum belajar banyak tentang haknya dan ketika ada masalah masih takut. Di Hong Kong pun ada, apa lagi di tempat lain, di Singapura, Malaysia, yang sangat tertutup dan pekerja tak boleh ikut berorgansisasi berdemo, apalagi di Arab, sangat mengerikan," katanya.

Eni Lestari, pegiat pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam organisasi Asian Migrant Workers di Hong Kong, mengatakan kasus Erwiana merupakan terobosan bagi para tenaga kerja, terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

"Kasus Erwiana jadi terobosan bagi kami, karena sekian tahun kami mengatakan Hong Kong punya praktik perbudakan modern dan masyarakat membantah kita... Sekarang masyarakat relatif menerima ketika kita katakan Hong Kong ada praktik kerja paksa dan bahkan perdagangan manusia, mereka tak bisa berdebat."

"Tapi pemerintahnya masih menolak untuk memberikan perlindungan di sisi ini," kata Eni.

"Kasus Erwiana menjadi senjata bahwa kalau kamu tak merubah sistem perlindungan pekerja asing maka kamu akan ditampari kasus model Erwiana," tambahnya.

Cynthia Abdon-Tellez dari Mission for Migrant Workers mengatakan kondisi yang dialami para pekerja migran terkait penganiayaan fisik tak berubah sejak 1990-an.

Ia juga mengatakan pekerja Indonesia menjadi rentan karena persiapan di Indonesia yang disebutnya tidak "memberikan cukup penjelasan tentang hak pekerja."

"Proses yang mereka lalui sebelum ke Hong Kong, di kamp pelatihan (oleh agen) untuk belajar bahasa, mempelajari alat-alat rumah tangga, tapi mereka juga diminta untuk menurut kepada majikan."

"Kami sempat tanya mengapa mereka tak mengatakan apa-apa (kalau ada masalah) dan mereka bilang karena agen meminta mereka, menurut sebanyak mungkin ke majikan. Bagaimana kalau ilegal, ya diminta untuk ikuti saja kalau tidak Anda akan kehilangan pekerjaan, Anda berhutang banyak," cerita Cyntia.

Ia mengatakan hutang kepada agen merupakan ancaman yang paling banyak digunakan kepada para tenaga kerja dengan ancaman masuk penjara.

"Jadi dalam tujuh bulan pertama diperlukan untuk bayar hutang. Selama bulan-bulan itu, keluarga tak mendapat kiriman apa-apa kecuali ada majikan yang berbaik hati mengirimkan beberapa ratus dolar untuk keluarga mereka," kata Cyntia.

Hermono, Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, mengatakan pihaknya menganggarkan penambahan pelatihan dari satu hari menjadi dua hari agar tenaga kerja memahami haknya selain kewajiban.

"Untuk tahun 2018 anggaran tambahan agar pre-departure training (pelatihan sebelum keberangkatan) untuk dua hari, sehingga TKI dapat bekal lebih di tempat kerjanya manakala menghadapi situasi yang sifatnya mengancam dan merugikan mereka," kata Hermono.

"Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran oleh majikan, TKI dapat menghubungi Perwakilan Indonesia atau BNP2TKI. Kementerian Luar Negeri juga sudah mengembangkan aplikasi yang memudahkan TKI melaporkan bilamana terjadi pelanggaran terhadap hak-hak TKI termasuk physical atau sexual abuses. Selain itu, perwakilan kita juga selalu siap untuk memberikan perlindungan termasuk menyediakan lawyer," tambahnya.

"Sangat rasis terhadap pembantu rumah tangga...di-PHK karena "hitam".

Pegiat migran Indonesia, Eni Lestari mengatakan dua hal yang menjadi fokus organisasi mereka adalah akomodasi, makan serta jam kerja karena pada umumnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tinggal bersama majikan.

"Perbudakan modern masih eksis karena hukum yang ada (di Hong Kong) masih mendiskriminasikan pekerja rumah tangga. Dipaksa hidup serumah dan jam kerja tak diatur, tempat tidur tak diatur (standarnya), dan ini dimanfaatkan majikan jahat."

Eni mengatakan pekerja asing masuk dalam Undang-Undang Perburuhan Hong Kong sehingga mereka juga memiliki hak cuti, hak libur dan hak sakit seperti pekerja lainnya.

Namun "pemerintah Hong Kong tak bersedia mengatur hak lainnya, di luar hak perburuhan misalnya hak jam kerja, jadi kita mau bekerja 24 jam dalam sehari, itu hak majikan yang menentukan," kata Eni yang sekarang menjadi ketua International Migrant Alliance.

"Sistem ini mengikat 24 jam sehari, enam hari seminggu, dan membuat majikan punya otonomi penuh, terhadap hidup kita setiap hari mulai hak telepon, hak beribadah," pungkasnya.

"Juga tempat tidur yang layak, hanya deklarasi akan memberi tempat tidur, tapi standar layak itu apa. Dan makanan juga tak mengatur terkait makanan layak apa, jadi mau dikasih makan sisa, kadalurwarsa, atau seperti Erwiana cuma dikasih empat roti per hari untuk makan pagi dan siang dan satu mangkuk kecil nasi untuk makan malam," tambahnya.

Eni -yang memberikan pidato di Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang pengungsi dan migran di New York pada September 2016 mewakili buruh migran- juga bercerita tentang perlakuan rasis sejumlah majikan di Hong Kong.

"Ada yang di-PHK (putus hubungan kerja) karena kamu terlalu hitam atau karena rambutmu panjang... Ini tak diatur, jadi semena-mena majikan... Kondisnya sangat rasis, diskriminasi ada dua, satu adalah kelas (sosial-ekonomi) karena kita pekerja rumah tangga jadi buruh rendahan dan juga ras karena dianggap dari negara miskin."

Ia juga mengatakan kasus Erwiana menjadi contoh buat pekerja lain untuk melawan kekerasan. "Dia menjadi contoh bagi kasus-kasus lain, ternyata mereka bisa dan punya cara untuk melawan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga," tandas Eni.

Sumber:beritajatim

No comments

Powered by Blogger.