Waduh, RS Malaysia Tahan Bayi Pasangan TKI karena Tidak Mampu Bayar Biaya Persalinan




Pihak Rumah Sakit Serdang Malaysia dilaporkan sudah lebih sebulan menahan bayi dari pasangan Khaidir (23) dan Nuraini (32), warga Desa Seneubok Dalam, Kabupaten Aceh Timur karena tak sanggup membayar biaya persalinan yang sudah mencapai RM 18.000 atau sekitar Rp 61 juta.



Khaidir dan Nuraini yang berstatus TKI di negeri jiran tersebut sudah berupaya meminjam tapi jumlahnya belum juga mencukupi.



Informasi yang diterima Serambi, proses persalinan Nuraini pada 2 Februari 2018 di RS Serdang Malaysia.

Setelah empat hari pasca-persalinan, dokter yang menangani Nuraini mengizinkan pulang setelah menyelesaikan biaya persalinan dan perawatan RM 4.300 atau sekitar 12,5 juta.

Namun, orangtua si bayi yang tidak memiliki penghasilan tetap tidak mampu membayar sebanyak itu karena simpanan yang mereka miliki hanya RM 2.000 atau sekitar Rp 6 juta.

“Karena belum mampu membayar, maka Nuraini diizinkan pulang tapi bayi harus ditinggal di rumah sakit sebagai jaminan,” begitu kata anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma kepada Serambi mengutip laporan yang diterimanya.


Menurut laporan Khaidir kepada Haji Uma, pihak rumah sakit mengingatkan kalau sudah ada uang segera kembali ke rumah sakit karena biaya rawat bayi semakin hari semakin bertambah.

10 hari kemudian Khaidir sempat menghubungi pihak rumah sakit untuk menanyakan kondisi bayinya.

Waktu itulah didapat kabar kalau biaya persalinan ditambah biaya perawatan bayi sudah mencapai RM 12.000 (Rp 36 juta). Khaidir semakin bingung dan panik karena belum mendapatkan uang yang cukup.

“Kemarin ia datang lagi bersama rekannya, Muhammad Ansari ditemani dua warga negara Malaysia ke rumah sakit itu. Ternyata biaya sudah membengkak lagi menjadi jadi RM 18.000 atau setara Rp 61 juta,” kata Haji Uma.

Ketua Grup Kesatuan Aneuk Nanggroe Aceh (KANA) di Malaysia, Abu Saba menyebutkan, kalau pun digalang dari TKI Aceh di Malaysia tak akan mencukupi karena jumlahnya sudah terlalu besar.

Mendapat informasi tersebut, Haji Uma menghungi Kadis Sosial Aceh, Alhudri.

Namun, katanya, Kadis Sosial juga masih bingung terhadap klausul pemanfaatan anggaran.

Hingga saat ini Haji Uma terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi termasuk dengan BP3 TKI Aceh.


Sumber : Tribun

No comments

Powered by Blogger.