<-->

TKI Banyak Dituduh Jadi Pembunuh, Gus Yaqut Sindir Kerja KBRI Arab

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Sebanyak 20 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menunggu dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dinilai gagal membangun dialog dengan Arab Saudi.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menilai, banyaknya kasus tuduhan pembunuhan yang dialami oleh para TKI di Arab Saudi, menunjukkan kelemahan kinerja KBRI dalam memberikan perlindungan hukum.

"Banyaknya kasus tuduhan pembunuhan kepada para TKI di Saudi, menjadi catatan bahwa KBRI di Arab Saudi sangat lemah. Salah satunya, eksekusi mati yang tanpa pemberitahuan resmi dari pihak Arab Saudi. Kita benar-benar kecolongan," ujar Yaqut, Minggu (1/4).

Vonis hukuman mati oleh pengadilan negeri yang diputuskan kepada Misrin atas tuduhan pembunuhan kepada majikannya, menurut Yaqut, seharusnya pihak KBRI reaktif memberikan advokasi dan mencari bukti kebenarannya. Karena berkali-kali Misrin menyangkal atas tuduhan itu.

Selain Misrin, TKI yang dituduh melakukan pembunuhan oleh pengadilan Arab Saudi adalah Masamah, TKI asal Cirebon. Yaqut menilai, meski Masamah dibebaskan, namun tuduhan pembunuhan kepada TKI kerap terjadi.

"Tidak ada notifikasi yang diberikan kepada Kedubes di Arab Saudi soal eksekusi Misrin. KBRI ini kerjanya seperti apa, kok kelewatan," sindir Yaqut.

Yaqut menilai, hukum di Arab Saudi tidak memberikan kesempatan kepada tertuduh seperti halnya Indonesia. Putusan pengadilan di Arab Saudi bergantung pada keluarga korban.

"Di Arab Saudi, ada hukum yang berbeda dengan negara kita. Kalau keluarga korban tidak memaafkan yah tidak dibebaskan. Yang perlu dilakukan KBRI adalah membangun dialog. Perlu ditanya, dubes Indonesia di Saudi itu bagaimana?" Tandasnya.

Terkait dengan rencana pemerintah menggulirkan kebijakan moratorium TKI yang berangkat ke Arab Saudi, menurut Yaqut, hal tersebut bukan solusi. Mengingat, selama ini pemerintah belum memberikan lapangan kerja memadai untuk menghidupi calon TKI.

"Kebijakan moratorium TKI ke Arab itu, harus dikaji ulang. Kebijakan yang tepat bukan mengurangi orang yang mau bekerja di sana, tapi memperketat regulasinya," katanya.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore

Dijelaskanya, moratorium hanya akan memicu para calon TKI berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal. Kebijakan moratorium hanya akan menimbulkan masalah baru tenaga kerja Indonesia.

"Maka dalam pandangan Ansor, jangan dimoratorium tapi diubah regulasi. Soal TKI ini soal yang pelik. Karena lapangan pekerjaan yang tidak cukup tersedia, sementara tawaran gaji tinggi bekerja di Arab Saudi," ujar Yaqut.

Sumber:jawapos

No comments

Powered by Blogger.