Duh! Koruptor di Makassar Ini Total Terima Gaji Rp 813 Juta




     Mustagfir Sabri menikmati gaji Rp 37 juta per bulan meski telah dihukum Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi. Jika dihitung sejak vonis Juni 2016, maka Sabri total makan gaji buta Rp 813 juta.



Mustagfir terbukti melakukan korupsi dana bansos pada 2008 dan menjadi anggota DPRD Makassar periode 2014-2019. Awalnya, Mustagfir divonis bebas pada 2015. Namun oleh MA vonis itu diubah menjadi pidana penjara 5 tahun. Putusan MA ini bernomor 2703 K/Pid.Sus/2015 yang resmi diputus pada Kamis 16 Juni 2016.



Seharusnya, sejak adanya putusan MA itu, Mustagfir tidak boleh lagi mendapatkan gaji dari DPRD Kota Makassar. Eksekusi terhadap Mustagfir sempat berlarut-larut dan baru pada April lalu, Mustagfir ditangkap dan dibawa ke Lapas Makassar.



Nah, jika dihitung sejak keluarnya putusan MA itu maka sekitar 22 bulan Mustgafir menikmati gaji dan tunjangan sebagai wakil rakyat. Jika dikalikan dengan hitungan Juni 2016 hingga April 2018 dengan jumlah gaji Rp 37 juta/bulan, maka Mustagfir telah makan gaji buta sebesar Rp 813 juta.

Sekertaris Dewan DPRD Kota Makassar Adwi Awan beralasan keluarganya gaji Mustagfir karena dirinya masih terdaftar sebagai anggota dewan. Tidak hanya itu, pihaknya juga belum mendapatkan salinan putusan MA dan tidak mendapatkan surat PAW dari DPD Hanura, tempat Mustagfir mencalonkan diri sebagai legislator.

Namun, keberuntungan Mustahfir berakhir pada hari ini. Namanya telah dicoret dalam daftar penerima gaji Mei 2018.

"Tadi siang kami sudah terima salinan putusan MA melalui Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Artinya bulan Mei ini, kami hentikan gajinya Pak Mustagfir," kata Sekertaris DPRD Kota Makassar, Adwi Awan di Makassar, Sulsel, Rabu (9/5/2018).

Sebelumnya, Adwi menyebut Mustagfir tidak akan menerima gaji pada bulan depan (Juni). Namun, setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terpidana dana bansos itu diputuskan tidak lagi menerima pesangon terhitung bulan ini.

"Sudah dicoret. Tidak masuk daftar gaji bulan Mei," tegasnya.

Setelah menerima salinan putusan MA itu, maka tinggal surat PAW dari DPD Hanura.

"Mereka harus segera cari PAW-nya. Mereka akan rugi kalau tidak akan diganti " tegasnya. 


Sumber : Detik

No comments

Powered by Blogger.