Ketua DPR ingatkan TKI jangan menempuh jalur ilegal



    Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan agar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jangan ada lagi menggunakan jalur ilegal. Menurut dia, Pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan untuk para TKI.

Hal ini diungkapkan menyusul sebuah kapal motor yang tenggelam di wilayah perairan sekitar Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (29/6). Dalam kejadian itu, ada empat orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui meninggal.



"Saya turut berduka cita atas meninggalnya lima orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Saya harap masyarakat tidak lagi menempuh jalur perairan secara ilegal. Kenapa harus melalui jalur ilegal yang membahayakan nyawa dan tidak ada jaminan serta perlindungan. Padahal untuk bekerja di luar negeri, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan dan berbagai fasilitas," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangannya, Minggu (1/7).

Dia pun berharap, dengan kejadian ini, Pemerintah harus segera merealisasikan pembangunan Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Sei Pancang, Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara. Politisi Golkar ini menilai, dengan beroperasinya PLBN ini diharapkan dapat menghindari lalu lintas tenaga kerja ilegal yang masuk maupun keluar dari Sebatik, khususnya yang menuju dan dari Tawau, Malaysia.

"Akibat tidak adanya PLBN, banyak saudara-sudara kita yang berangkat ke Malaysia maupun pulang ke Indonesia secara illegal menggunakan speedboat melalui jalur perairan Sebatik dan Tawau. Tidak sedikit yang bahkan menjadi korban kecelakaan laut dalam perjalanan tersebut," ungkap Bamsoet.

Dia menegaskan, PLBN tidak hanya untuk mengontrol keluar dan masuknya orang-orang dari dan keluar Indonesia, juga akan berdampak kepada kegiatan perekonomian dan peningkatakan kesejahteraan warga. Begitu pula, masih kata dia, dengan pihak keamanan, akan lebih dapat meningkatkan patroli disekitar kawasan perairan.

"Melalui PLBN, mobilitas penduduk maupun barang antar negara dapat terkontrol. Sehingga dapat mewujudkan konektivitas dan aksesbilitas yang baik dalam pengembangan kawasan perbatasan," kata Bamsoet.

Dia pun mengingatkan, DPR selalu siap membantu pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam hal menjalankan fungsi anggaran memastikan dan menyiapkan dana membangun PLBN.

"Tinggal political will dari pemerintah dalam menentukan skala prioritas mana yang didahulukan dalam pembangunan," pungkasnya.

Sumber : merdeka

No comments

Powered by Blogger.