2 Aktivis Pro-Demokrasi Hong Kong Ditangkap di China



       Salah satu partai pro-demokrasi di Hong Kong mengatakan bahwa pihak berwenang China telah menahan dan menginterogasi dua aktivisnya pada kesempatan terpisah, selama beberapa jam di Tiongkok daratan.



Hal itu, sebagaimana dikutip dari Time.com pada Senin (27/8/2018), adalah ketakutan yang meningkat akibat semakin ketatnya pengawasan Beijing terhadap wacana politik di wilayah administratif Hong Kong.



Berbicara dalam sebuah konferensi pers, para pemimpin partai Demosistō, membeberkan rincian dugaan penahanan yang terjadi pada bulan Maret dan Agustus tahun lalu. Mereka tidak menyebutkan nama anggota yang ditahan untuk melindungi keamanannya.

"Ini benar-benar taktik menakut-nakuti," kata pemimpin kelompok Nathan Law, duduk di sebelah co-founder partai, Joshua Wong, dan ketua Ivan Lam.

"Mereka ingin mengirim pesan ke Demosistō dan juga masyarakat sipil di Hong Kong bahwa kalian tidak diterima di daratan China, dan jika Anda datang ke sana, Anda mungkin dikenakan ancaman yang sama."

Pada 26 Maret lalu, seorang aktivis partai kembali ke Hong Kong setelah kunjungan keluarga di China Daratan, ketika mereka ditahan oleh otoritas setempat di stasiun kereta Shenzhen.

Demosistō mengatakan aktivis tersebut kemudian duduk di kursi dengan borgol di pergelangan kaki. Mereka ditanya selama lebih dari tiga jam tentang kegiatan politik partai dan nama-nama koleganya.

Aktivis tersebut kemudian dipaksa untuk menandatangani pernyataan bahwa interogasi akan dirahasiakan, dan sidik jari mereka diambil.

Penahanan kedua terjadi pada 13 Agustus. Seorang aktivis Demosisto yang kedua juga ditahan di stasiun kereta Guangzhou, dibawa ke hotel, dan ditanyai selama lima jam tentang kegiatan protes, dukungan untuk kemerdekaan Tibet, dan nama-nama anggota partai.

Ponsel anggota kedua tersebut disita, dan mereka terhubung ke "mesin yang menyerupai poligraf," kata partai pro demokrasi terbesar di Hong Kong itu.

"Anggota tersebut diminta untuk menandatangani surat permintaan maaf dan Kementerian menyarankan sejumlah insentif pembayaran agar anggota dapat memberikan lebih banyak informasi setelah kembali ke Hong Kong," kata Demosistō dalam sebuah pernyataan.


Sumber : liputan 6

No comments

Powered by Blogger.