Diduga Memanfaatkan Keperluan TKI

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Dalam proses pembuatan dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan, diduga terdapat praktik calo yang memanfaatkan untuk memungut biaya. Padahal urusan dokumen gratis, kecuali yang terlambat dapat dikenakan denda.

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Hal tersebut diungkapkan Sami bukan nama sebenarnya, bahwa calo yang beraksi dan memanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan dokumen di Disdukcapil melalui jalur lain. Bahkan jalur tersebut sangat panjang, jika ingin dibuka secara terang-terangan.

“Yang sering menjadi korban ini adalah para TKI, yang tak memiliki dokumen dan ingin bekerja di Sabah, Malaysia,” kata Sami, kepada media ini kemarin.

Menurutnya, para calo yang memanfaatkan para keperluan TKI ini untuk mendapatkan keuntungan. Hal yang tidak wajar. Karena mengambil biaya yang sangat mahal, dan biaya yang dikeluarkan tidak seimbang.

Ia menjelaskan, pembuatan dokumen tersebut dilakukan dalam satu paket, biaya yang dikenakan di atas Rp 2 juta. Mulai dari akta kelahiran hingga Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun dokumen tersebut hanya sekali digunakan.

“Kemungkinan hanya untuk digunakan membuat paspor saja, setelah itu tak digunakan lagi,” ujarnya.
Lanjut dia, yang bermain untuk melakukan hal ini tentu ada koordinasi dengan oknum di Disdukcapil Nunukan. Karena tidak mungkin dokumen dapat keluar tanpa melalui orang yang dapat membantu. Karena yang melalui jalur register atau seperti biasa sangat lama. Bahkan harus menunggu dan berbaris.
“Proses pembuatan dokumen menggunakan biaya mudah diketahui, karena mayoritas korbannya adalah para TKI ini,” tambahnya.
Sementara, Sekretaris Disdukcapil Nunukan, Umboro Hadi Susino mengatakan, bahwa diinternal Disdukcapil dipastikan tidak ada yang beperan sebagai calo. Namun di luar dari Disdukcapil yang sulit untuk dipantau.
“Di depan loket telah dipasang untuk tidak menggunakan calo, jika berurusan di Disdukcapil. Tapi terkadang masih ada yang ingin menggunakan pihak ketiga,” kata Umburo kemarin.
Dia menekankan, jika bagian internal Disdukcapil Nunukan yang beperan untuk memberikan biaya untuk proses pembuatan dokumen, tentu akan ditindak. Bahkan masyarakat dapat melaporkan langsung jika ada yang merasa dirugikan.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore

Menurutnya, untuk melarang orang meminta bantuan untuk melakukan pembuatan dokumen di Disdukcapil Nunukan, tentu tak ada wewenang untuk melarang. Apa lagi sampai mengetahui proses pembayaran, karena tentu tak dilakukan di Disdukcapil Nunukan.
“Kami tekankan kepada masyarakat, jika ada yang memungut biaya untuk proses pembuatan dokumen segera laporkan. Agar dapat ditindak, karena pembuatan dokumen adalah gratis. Kecuali dikenakan denda akibat keterlambatan,” ujarnya. 
 
Sumber:prokal

No comments

Powered by Blogger.