Masih Ada Perusahaan Nakal di Cianjur Berangkatkan TKI ke Timur Tengah

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo kembali melepas kepulangan tujuh orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural. Pelepasan itu dilakukan pada 23 September dan 25 September 2018. Salah satu dari ketujuh TKI tersebut diketahui berasal dari Kabupaten Cianjur.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Sebelumnya, para TKI tersebut telah bekerja di Kairo, Mesir selama kurun waktu satu hingga 11 tahun. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo menuturkan, negara Mesir merupakan salah satu negara yang masuk dalam moratorium.

”Negara Mesir kan termasuk Timur Tengah yang masih dimoratorium. Terkait ini, yang jelas kami harus telusuri dulu dokumen pekerja tersebut pada data kita,” ujarnya.

Secara teknis, pihaknya pun tidak akan tinggal diam, akan menelusuri berbagai sumber mengenai pekerja Cianjur ini. Dari mulai keberangkatan hingga kelengkapan dokumen yang bisa memberangkatkan. Bahkan, jika sampai ada perusahaan nakal yang berani memberangkatkan tanpa dokumen jelas, pihaknya akan mengejar dan memberikan sanksi tegas.

Namun, di lain sisi, dalam kasus ini justru dinilai bisa terindikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bahkan bisa saja masuk dalam delik traficking.

Pakar TPPO Fakultas Hukum (FH) Universitas Suryakancana (Unsur), Henny Nuraeni mengungkapkan, kasus tersebut bisa saja masuk dalam traficking atau smugling akan tetapi harus ditelusuri dari berbagai aspek.

Sumbernya harus dicari tahu dari mulai penggunaan visa pemberangkatannya.

”Harus ditelusuri dulu visanya. Yang digunakan visanya apa? Apakah menggunakan visa wisata atau lainnya?,” paparnya.

Dekan FH Unsur ini pun mengimbau kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu warganya bahkan kalau perlu wajib disusul untuk penjemputan.

Ia menjelaskan, jika memang terbukti kasus traficking maka akan merembet ke kasus-kasus lainnya seperti kasus pemalsuan dokumen. Seperti orang tersebut bukan orang asli daerah yang diberangkatkan, akan tetapi dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipalsukan surat keterangan dari desa.

Nah, desa yang bersangkutan bisa terjerat kasus pemalsuan dokumen negara.

”Yang pasti kasusnya bisa saja tidak perdagangan orang, bisa jadi ke kasus lain seperti pemalsuan dokumen negara,” ungkapnya.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore

Perlu diketahui, para TKI tersebut telah ditampung sekitar tiga hingga delapan bulan di Shelter KBRI Kairo dan pada umumnya melarikan diri dari majikan karena menerima perlakuan kasar dan tidak manusiawi dari majikan. Para TKI non-prosedural tersebut berinisial SS, DJ, NS, NT, KN, NG, WT dan berasal dari Cirebon, Indramayu, Subang, Cianjur dan Ende.

Sumber:pojoksatu

No comments

Powered by Blogger.