Arab Saudi Dikecam

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Sejumlah aliansi masyarakat mendatangi Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi. Mereka mengecam keputusan pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati pekerja imigran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Aktivis KontraS Putri Kanesia menilai setiap elemen masyarakat berhak marah atas insiden tersebut. Terlebih, Tuti merupakan korban dari kekerasan seksual oleh ayah dari majikannya di Arab Saudi.

"'Ini (eksekusi mati) bukan pertama kali diterima buruh migran Indonesia," kata Putri di depan Gedung Kedubes Saudi Arabia, Jakarta, Jumat, 2 November 2018.

Putri menyebut proses hukum yang dijalani Tuti tak sebentar. Tuti mulai bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sejak 2009. Pada 2010, ia mengalami pemerkosaan.

Tuti melawan dan memukul pelaku hingga tewas. Bahkan, dalam pelariannya ke Mekkah, Tuti kembali diperkosa oleh sembilan pemuda Arab Suadi.

"Tuti adalah korban kriminalisasi di sana," imbuh Putri.

Atas hal itu, Putri dan sejumlah aktivis yang tergabung dalam aliansi masyarakat pun mengecam tindakan pemerintah Arab Saudi. Terlebih eksekusi Tuti tidak mematuhi tata krama diplomasi internasional, yakni tanpa pemberitahuan.

"Bahkan tindakan ini adalah tindakan yang tidak menjunjung tinggi penghormatan hak asasi manusia serta merendahkan martabat perempuan," ucap dia.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Moratorium hukuman mati

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, menuntut pemerintah Indonesia mengkaji ulang uji coba pengiriman 30.000 pekerja imigran Indonesia ke Arab Saudi. Dia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengerahkan sumber daya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore

"Dan melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sebagai komitmen moral menentang hukuman mati terhadap siapa pun," kata Anis.

Terakhir, Anis juga meminta pemerintah Indonesia segera menuntaskan reformasi tata kelola migrasi melalui pembentukan aturan turunan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sumber:metrotv

No comments

Powered by Blogger.