Majikan Penyiksa Dibebaskan Lebih Cepat, TKI di Hong Kong Tuntut Penjelasan

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong, Erwiana Sulistyaningsih, menuntut penjelasan mengapa majikan yang menyiksanya dibebaskan dari penjara lebih cepat. Law Wan-tung dinyatakan bersalah melakukan penyiksaan terhadap TKI di Hong Kong pada Februari 2015, dan baru menjalani setengah dari enam tahun hukuman penjara, dan belum membayar kompensasi atas kerusakan yang ia perbuat.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Otoritas penjara Hong Kong pada Kamis (22/11) berada di bawah tekanan untuk menjelaskan mengapa seorang majikan yang menjadi berita utama di seluruh dunia karena menyiksa Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Erwiana Sulistyaningsih, dibebaskan dari penjara setelah menjalani hanya setengah dari enam tahun hukumannya.

Erwiana dan Tutik Lestari Ningsih—seorang TKI lainnya yang disiksa oleh wanita yang sama—bergabung dengan para pendukung dalam menuntut penjelasan dari Departemen Layanan Pemasyarakatan.

Law Wan-tung dinyatakan bersalah melakukan penyerangan pada Februari 2015, dan belum membayar HK$809.430 atas kerusakan yang diderita Erwiana dan HK$170.000 kepada Tutik seperti yang diperintahkan oleh pengadilan.

Erwiana pada Kamis (22/11) menyebut hukuman awal enam tahun tersebut “tidak cukup untuk kejahatan mengerikan yang telah dilakukan Law,” dan mengatakan bahwa dia merasa tidak berdaya dalam melawan keputusan untuk membebaskan Law lebih awal.

TKI di Hong Kong itu menuntut permintaan maaf dari Law dan sebuah janji bahwa majikannya tersebut tidak akan pernah melakukan “hal-hal jahat” seperti itu lagi.

“Saya merasa sangat sedih dan kecewa ketika saya mengetahui bahwa Law telah dibebaskan,” kata Erwiana dalam rekaman audio yang diputar pada konferensi pers yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok migran.

Dalam komentar yang kemudian dibuat untuk Post, dia menambahkan: “Penjara mungkin bukan satu-satunya tempat yang dapat membuat orang-orang bertobat dari kejahatan mereka, tapi setidaknya (masa tahanan) berfungsi sebagai pelajaran baginya.”

Pada Januari 2014, Erwiana ditemukan oleh seorang pekerja Indonesia lainnya di bandara Hong Kong dengan memar di sekujur tubuhnya. Dia telah menderita delapan bulan penyiksaan fisik dan emosional, dan Law kemudian mencoba untuk menerbangkannya kembali ke Indonesia.

Ketika kasus itu diajukan ke pengadilan, pengadilan mendengar bagaimana Erwiana sering dipukuli, hingga pingsan pada satu kesempatan, dan bahkan tabung penyedot debu pernah dimasukkan ke dalam mulutnya.

Pada Rabu (21/11), Yvonne Cheung—seorang pengacara di Departemen Kehakiman yang sedang mencari kompensasi dari Law sebesar HK$200.000 atas suatu tindakan hukum yang terpisah dan gagal—mengatakan kepada Pengadilan Tinggi bahwa Law telah dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Lo Wu beberapa bulan sebelumnya. Cheung mengatakan bahwa dia tidak dapat “memastikan keberadaan Law”.

Narapidana dapat memperoleh pengurangan sepertiga atas hukuman mereka melalui perilaku yang baik, tetapi tidak jelas mengapa Law menjalani hukuman kurang dari empat tahun.

“Harapan saya adalah agar Law Wan-tung dapat mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada para korban, dan memutuskan untuk tidak pernah melakukan hal yang sama kepada siapa pun lagi. Ia juga harus membayar ganti rugi yang layak didapatkan oleh saya dan korban lain,” kata Erwiana dalam rekaman audio.

Tutik mengatakan bahwa dia juga “sangat marah dan kecewa”, dan bahwa Law bahkan belum meminta maaf.

Cynthia Abdon-Tellez—manajer umum Misi untuk Pekerja Migran—mengatakan bahwa Law tidak menunjukkan penyesalan atau membayar satu sen pun utang kerusakan yang ia perbuat.

Baca juga: Indonesia Protes Eksekusi Mati TKI di Arab Saudi

Eni Lestari—juru bicara untuk Badan Koordinasi Migran Asia—mengatakan bahwa pembebasan awal ini adalah ketidakadilan, dan mengirim pesan yang salah kepada para majikan. Kelompok-kelompok pekerja migran sedang mendiskusikan bagaimana memastikan agar Law membayar kerusakan, katanya.

Pada Kamis (22/11), Departemen Layanan Pemasyarakatan memberikan jawaban yang sama yang telah dikeluarkan sehari sebelumnya.

“Untuk melindungi privasi individu, kami tidak dapat mengungkapkan data pribadi seseorang dalam tahanan,” katanya.

Sebuah sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengatakan bahwa Law telah menjadi bagian dari skema pembebasan dini, dan akan dikenakan pengawasan sampai masa tahanannya berakhir.

Hong Kong adalah rumah bagi 380 ribu pekerja rumah tangga asing, yang mencakup 10 persen dari populasi yang bekerja di kota itu.

Jumlah mereka diproyeksikan akan melonjak menjadi 600 ribu pada tahun 2047, untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari penduduk Hong Kong yang semakin menua, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, Dr Law Chi-kwong.

Berdasarkan Undang-Undang Tahanan Hong Kong (Pembebasan di Bawah Pengawasan), seseorang yang menjalani hukuman penjara tiga tahun atau lebih dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan lebih awal berdasarkan Skema Pembebasan di Bawah Pengawasan, ketika dia telah menjalani hukuman tidak kurang dari setengah atau 20 bulan dari hukuman.

Seorang narapidana juga dapat mengajukan permohonan pembebasan dini di bawah Skema Ketenagakerjaan Pra-pembebasan jika narapidana itu telah diberi hukuman dua tahun atau lebih dan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pembebasan paling awal.

Kedua skema ini bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi dini ke dalam masyarakat. Sebuah dewan pengawas akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan.

Menteri Keamanan John Lee Ka-chiu mengatakan dalam jawaban tertulis kepada anggota parlemen Cheng Chung-tai Oktober lalu, bahwa ketika meninjau permohonan, dewan mempertimbangkan laporan dari Departemen Layanan Pemasyarakatan, polisi, dan laporan medis.

“Dewan juga akan mempertimbangkan faktor-faktor… seperti catatan kriminal pemohon, perilaku di penjara, dan kemampuan dan kesiapannya untuk memikul kewajiban dan untuk melakukan tanggung jawab,” tulis Lee.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore

Dewan itu kemudian akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keamanan untuk dipertimbangkan, Lee menambahkan, yang mungkin menggunakan kekuasaan yang didelegasikan oleh kepala eksekutif Hong Kong di bawah peraturan untuk membuat keputusan.

Antara tahun 2012 dan September tahun lalu, dewan tersebut mempertimbangkan 589 permohonan untuk dua skema tersebut, dan menyetujui 237 permohonan.

Sumber:matamatapolitik

No comments

Powered by Blogger.