54 Buruh Migran Bermasalah, Paling Banyak Terjerat Tindak Perdagangan Orang

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Selama tahun 2018, sebanyak 54 pekerja migran Indonesia (PMI) diketahui bermasalah. Hal tersebut berdasarkan pengaduan yang masuk ke Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
 
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Ketua SBMI Indramayu, Juwarih, menyebutkan, pengaduan itu dilakukan baik langsung oleh yang bersangkutan maupun keluarga TKI. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 58 persen. Tahun 2017 SBMI Indramayu hanya menerima pengaduan sebanyak 39 kasus.

Ada beberapa jenis kasus yang diterima SBMI Indramayu di tahun 2018. Di antaranya permasalahan hilang kontak (9 orang), penahanan kepulangan/overstayer (8 orang), tidak digaji (6 orang), penyiksaan (1 orang), penipuan (5 orang), dipulangkan dalam kondisi sakit (5 orang), terkena denda (1 orang), meninggal dunia (1 orang), bermasalah dengan hukum (2 orang),  overcharging/biaya berlebihan (5 orang) dan perekrutan unprosedural/ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (12 orang).

Dari 54 kasus yang diadukan ke SBMI Cabang Indramayu, kata Juwarih, PMI perempuan paling banyak mengalami masalah, yaitu 42 orang. Sedangkan sisanya laki-laki sebanyak 12 orang. Sementara untuk negara penempatan, Arab Saudi adalah negara yang kurang ramah untuk pekerja migran. Karena tercatat ditemukan 15 kasus di negara itu.

Dari 54 aduan tersebut, aduan yang selesai ditangani selama 2018 sebanyak 24 aduan. Yang masih dalam proses sebanyak 25 aduan. Sementara 2 aduan mengalami kebuntuan dan 3 lainnya batal.

“Untuk aduan PMI yang buntu disebabkan faktor tidak ada dokumen pendukung, jadi kami kesulitan untuk menunjukkan barang bukti,” jelas Juwarih.

Juwarih menambahkan, data tersebut baru yang mengadu ke SBMI Indramayu saja. Sedangkan yang mengadu ke lembaga lain, atau masih belum mengadu diyakini lebih banyak lagi. “Ini hanya yang mengadu kepada kami, yang mengadu ke yang lain atau tidak mengadu diprediksi masih banyak,” ujarnya.

Mengacu dari data aduan PMI asal Indramayu yang terkena masalah, Juwarih mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap persoalan pekerja migran.

“Kami berharap, Pemda dan DPRD Indramayu untuk lebih sensitif dengan isu PMI, mengingat animo  warga Indramayu untuk bekerja di luar negeri lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia,”  harap Juwarih.

Mengutip data BNP2TKI, ungkap Juwarih, total pekerja migran Indonesia asal Indramayu sejak Januari sampai November 2018 mencapai 19.580 orang. Sementara pekerja migran asal Lombok Timur yang bekerja di luar negeri mencapai 12.184 orang, diikuti pekerja migran asal Kabupaten Cirebon, Cilacap, dan Kabupaten Lombok Tengah. Masing masing daerah jumlahnya 10.534 orang, 10.199 orang, dan 9.059 orang.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore

“Jika diperbandingkan antara jumlah PMI asal Indramayu di tahun 2018 sebanyak 19.580 orang, dengan anggaran untuk perlindungan PMI di 2018 yang hanya sebesar Rp52 juta per tahun, ini jelas Pemda masih belum sensitif terhadap persoalan warganya yang bekerja di luar negeri,” tandas Juwarih.

Sumber:radarcirebon

No comments

Powered by Blogger.