Terindikasi Akan Jadi TKI Non Prosedural, Ribuan Orang Dicegah ke Luar Negeri

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian di Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Budiono Setyawan mengatakan selama tahun 2019 di Indonesia sudah ada sebanyak 1.314 orang yang ditunda keberangkatannya ke luar negeri. Karena diindikasikan akan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) non prosedural.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

“Dari 1.314 yang ditunda keberangkatannya, 98 orang di Jawa Tengah dan 11 orang dari Cilacap,” ujarnya, usai rapat koordinasi kerjasama Kemimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Organisasi Internasional dalam Penanganan pekerja imigran Indonesia (PMI) non prosedural, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap, di Aula Gadri Pendapa Wijayakusuma, Kamis (2/5) kemarin.

Sedangkan di tahun 2018, di seluruh Indonesia ada sebanyak 6.397 yang ditunda, sebanyak 459 dari Jawa Tengah, dengan 32 orang dari Cilacap. Budiono mengatakan, penundaan ini dilakukan untuk mencegah adanya perdagangan orang, serta menjadi pekerja migram non prosedural. Karena itu, Imigrasi memperketat pemeriksaan, pengawasan yang dilakukan sebelum keberangkatan.

Berbagai modus operandi dilakukan oleh mereka yang akan menjadi PMI non prosedural ini, di antaranya wisata, umroh, ziarah, atau akan magang. Untuk itu, pada saat dilakukan wawancara oleh pihak Imigrasi, maka akan diseleksi dengan baik, mulai dari data administrasi, dan juga kejelasan tujuan mereka ke luar negeri.

“(Saat wawancara, red) biasanya melihat dari gesture orang itu dan secara administratif syarat dan persayaratan tujuannya kemana, tujuannya jelas tidak, daripada di sana menjadi PMI NP (non prosedural) ya kita sarankan jika akan bekerja melalui jalur resmi, agar tidak ada masalah di kemudian hari ketika ada ke luar negeri,” katanya.

Pencegahan perdagangan orang dan juga PMI non prosedural ini menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder. Untuk itu harus ada sinergi dari para stakeholder untuk menangani persoalan TPPOl dan PMI non prosedural di Kabupaten Cilacap.

Ferry S, Kasubdit Kerjasama Dengan Organisasi Internasional Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta mengatakan melalui rakor kemarin menjadi upaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada stakeholder yang ada di Cilacap untuk menanggulangi TPPO dan PMI non prosedural.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore

“Banyak macam kejadian yang terjadi di sana (luar negeri, red), ada yang tidak cocok dengan majikan, pindah perusahaan lain, kawin dengan orang sana, dan terjadi tindak pidana disana. Jadi kita meminimalsir keberangkatan mereka dari sini, sehingga bisa meminimalisir apa yang bisa terjadi,” katanya.

Untuk itu, seluruh stakeholder di Pemkab Cilacap, mulai pemerintahan terkecil, RT, RW kelurahan, kecamatan, dinas terkait untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyaraat yang akan ke luar negeri, agar melalui prosedur yang benar. 

Sumber:satelitpost

No comments

Powered by Blogger.