Migrant Care Khawatir RUU Ekstradisi Hong Kong Berimbas ke Buruh

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Migrant Care khawatir RUU Ekstradisi Hong Kong yang kontroversial bisa mengancam pekerja migran atau NGO yang mengadvokasi para buruh.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, RUU berpotensi mengancam demokrasi Hong Kong.

"RUU Ekstradisi ini mengkhawatirkan migrant worker sekaligus NGO yang bekerja mengadvokasi buruh migran, karena NGO bekeja berdasarkan asas demokrasi," kata Wahyu Susilo kepada Tempo.co melalui WhatsApp, 13 Juni 2019.

Menurut laporan Reuters, Rabu kemarin pemerintah Hong Kong menunda debat putaran kedua RUU Ekstradisi, menyusul protes berujung rusuh yang dihadiri puluhan ribu orang.

Proposal RUU Ekstradisi pertama kali diusulkan pada Februari tahun ini yang berisi kewenangan pemerintah untuk mengekstradisi individu dari Hong Kong ke Cina Daratan, termasuk Taiwan dan Makau.

Pemimpin Hong Kong akan memulai dan akhirnya menyetujui ekstradisi setelah permintaan dari yurisdiksi asing tetapi hanya setelah persidangan, termasuk kemungkinan naik banding. Namun, RUU tersebut menghilangkan pengawasan Dewan Legislatif atas pengaturan ekstradisi.

RUU ini ditentang oleh parlemen pro demokrasi, sementara loyalis Cina mendukungnya.

RUU Ekstradisi memancing protes di Hong Kong. CNN melaporkan kerusuhan terjadi saat demonstrasi yang diikuti oleh mayoritas pemuda. Polisi dilaporkan menembakan peluru karet untuk melerai massa.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore

Direktur Ekskutif Wahyu Susilo mengatakan sejauh ini kondisi TKI yang bekerja di Hong Kong masih dalam situasi kondusif, karena mayoritas TKI bekerja di sektor rumah tangga.

Wahyu Susilo juga menambahkan bahwa serikat buruh Hong Kong menolak RUU Ekstradisi.

"Mereka menolak (RUU). Selain mengancam demokrasi Hong Kong, RUU Ekstradisi berpotensi menyebabkan kemerosotan bisnis dalam jangka menengah dan panjang, karena Hong Kong dikenal sebagai surga demokrasi di wilayah Cina," tutur Direktur Eksekutif Migrant Care tersebut.

Sumber:tempo

No comments

Powered by Blogger.