Aturan Penempatan TKI ke Arab Dilaporkan ke KPK

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Aturan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 291 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal ini dilaporkan ke KPK oleh pemerhati masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Vanroy Pakpahan, Selasa (1/10/2019).
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

"Hari ini kami mewakili masyarakat datang ke KPK terkait keberadaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) nomor 291 tahun 2018," kata Vanroy Pakpahan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Vanroy mengatakan, langkahnya melaporkan Kepmenaker nomor 291 lantaran adanya dugaan korupsi dan monopoli terselubung melalui beleid tersebut. Dikatakan, Kepmenaker 291/2018 merupakan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Namun, katanya, keputusan menteri tersebut diterbitkan tanpa adanya peraturan pemerintah (PP). Vanroy menduga Kepmenaker 291/2018 diterbitkan tanpa menunggu PP karena adanya desakan pihak-pihak tertentu agar program SPSK dapat segera berjalan. Peraturan ini dinilai merugikan pihak pekerja migran karena dikeluarkan sebagai ujicoba penempatan melalui SPSK. Padahal, tenaga kerja migran di Arab Saudi masih menghadapi sejumlah persoalan.

“Masa penempatan manusia coba-coba? Ini manusia loh yang ditempatkan, bukan barang. Mengingat kasus tenaga kerja migran yang terkena hukuman mati dan hukuman pancung masih banyak menunggu tenaga kerja kita di Arab Saudi sana. Seharusnya pemerintah selesaikan dulu, tuntaskan sampai ke akarnya baru menempatkan dengan sistem baru apapun itu demi kebaikan TKI kita, bukannya dengan sistem coba-coba," kata Vanroy Pakpahan.

Vanroy menduga, keberadaan Kepmenaker ini mengindikasikan adanya monopoli lantaran hanya perusahaan tertentu saja yang boleh menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke negeri Arab. Dijelaskan, dari aturan tersebut, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta & PKK) Kemnaker menerbitkan surat keputusan nomor 735 tahun 2019 tentang penempatan tenaga kerja dengan dasar penunjukan atau assesment yang dibuat oleh Kemnaker tidak transparan dan banyak hal ganjil yang bertentangan dengan Kepmenaker yang telah dikeluarkan. Salah satu syarat, yakni perusahaan pernah menempatkan TKI ke pengguna perseorangan selama lima tahun dari tahun 2006 hingga 2011. Akibatnya, hanya 58 perusahaan yang terpilih.

 
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore


"Padahal dalam prosesnya banyak perusahaan yang ikut serta, namun dinyatakan tidak lolos. Ini kan aneh. Kenapa yang dijadikan dasar tahunnya di periode 2006 sampai 2011? Kenapa bukan perusahaan yang telah menempatkan selama lima tahun terakhir," kata Vanroy Pakpahan.

Untuk memperkuat laporannya, Vanroy mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada KPK. Vanroy berharap Lembaga Antikorupsi menindaklanjuti laporannya karena menyangkut nasib tenaga kerja Indonesia yang menjadi salah satu sumber devisa negara. "Ini masalah serius dalam rangka penempatan tenaga kerja serta persaingan usaha. Masyarakat luas juga banyak yang sudah mengetahui kasus ini," kata Vanroy Pakpahan.

Sumber:beritasatu

No comments

Powered by Blogger.