Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT Minta Pemda TTU Perkarakan PJTKI



    Direktur Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil ( Lakmas) Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait, S.H mengatakan, berkaitan dengan penanganan TKI, yang harus dilakukan pemerintah bukan membantu perusahaan Jasa Perekrut TKI (PJTKI) ilegal yang tidak mampu memulangkan jenazah para TKI yang meninggal dunia di Malaysia.



Namun, ungkap Viktor, pemerintah daerah Kabupaten TTU harus bersikap tegas dengan PJTKI tersebut dengan memperkarakan perusahaan yang mengirim TKI secara ilegal. Selain itu pemerintah juga memberikan santunan kepada keluarga korban, bukanya malah membantu perusahaan TKI tersebut.

"Karena itu sudah jadi tanggung jawab perushaan perekrut TKI ilegal untuk memulangkan jenazah TKI," ungkap Viktor melalui rilis yang diterima Pos Kupang, Sabtu (12/10/2019).

Victor mengungkapakan, beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah Kabupaten TTU telah membentuk tim yang bertugas untuk mengkaji masalah TKI sampai ke Jakarta, dengan biaya operasional berasal dari pemerintah.

"Harusnya apa yang dilakukan untuk tindakan penanganan dan pencegahan TKI ilegal keluar TTU itu yang harus disampaikan. Lalu bagaimana proteksi yang dilakukan mulai dari desa, sehingga tidak terjadi lagi perdagangan orang yang juga perlu disampaikan," ujarnya.

Pemerintah daerah TTU, harus melakukan program pembangunan yang mengurangi minat warga TTU untuk ke luar daerah. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja.

"Kemudian langkah apa yang dilakukan pemda atas perusahaan perusahaan nakal, dan apa tindak konkrit pemerintah dalam memberi bekal bagi para tenaga kerja yang memang berminat bekerja diluar negeri," ujarnya.

Harusnya, ungkap Victor, pemerintah daerah Kabupaten TTU mempunyai road map tersendiri dalam penanganan masalah TKI seperti pemerintah Kabupaten TTU hanya akan mengirim TKI dengan kualifikasi tertentu.

"Misalnya TKI dengan keterampilan sebagai baby sister, atau perawat, atau asisten rumah tangga. Jadi harus jelas. Tidak kayak pemadam kebakaran saja. Dan sangat keliru kalau pemerintah membantu perushaan TKI," ujarnya.

Salah satu bentuk untuk memproteksi PJTKI, ungkap Victor, adalah dengan memastikan dan mengharuskan setiap PJTKI dalam kontraknya, wajib memulangkan TKW yang meninggal atau sakit dengan biaya penuh bserta memberikan santunan.

"Jangan hanya pake tenaganya, lalu meninggal dibiarkan begitu saja. TTU salah satu penyumbang TKI ilegal sehingga langkah pencegahan dan pengawasan dan penindakannya harus komprehensif terpadu dan terencana dalam jangka panjang. Bukan kayak pemadam kebakaran saja," ujarnya.


Sumber :

No comments

Powered by Blogger.