Ungkap Perdagangan Manusia Bermodus TKI ke Abu Dhabi, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Polri mengungkap kasus perdagangan orang atau human trafficking terhadap warga negara Indonesia (WNI) dengan modus menawarkan pekerjaan atau menjadi TKI ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Timur Tengah.
https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal

Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri, Kombes Agus Kuncoro mengatakan, pihaknya telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya ialah Haji Asep bin Dadang, Haji Sofyan S Irsadi, Miftahlana bin Suryana, Hermansyah bin Encang, dan Masduki bin Husen.

Para tersangka, kata Agus, memiliki peranan masing-masing mulai sebagai sponsor hingga tim pengantar ke bandara. Mereka menggunakan PT berinisial AIM untuk menyalurkan TKI tersebut secara ilegal. Perusahaan itu beroperasi sejak 2006 dan telah mengirimkan 14.400 TKI ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

"Dari operasionalisasi PT tersebut mereka sudah memberangkatkan pekerja migran sejumlah 14.400 orang. Jumlah cukup bombastis. Mereka berangkatkan ke Abu Dhabi," kata Agus di Bareskrim Polri, Rabu (9/10/2019).

Agus menjelaskan, untuk merekrut para korbannya, tersangka menjanjikan pekerjaan dengan gaji 1200 real atau setara Rp 4,5 juta. Kebanyakan mereka yang direkrut berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat.

"Namun pada praktiknya, ada yang sebagian nerima, tapi banyak enggak menerima gaji tersebut," tuturnya.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore

Mereka yang setuju untuk direkrut menjadi TKI awalnya ditampung di Jakarta. Kemudian mereka diberangkatkan melalui Kolombo, Sri Lanka, untuk kemudian dilanjutkan ke Abu Dhabi.

Adapun kepada para tersangka polisi menjeratnya dengan UU 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda minimal Rp120 juta dan maksimal Rp600 juta.

Selain itu, polisi juga menerapkan Pasal 81 dan 86 UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang perlindungan pekerja migran dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Sumber:okezone

No comments

Powered by Blogger.