Kasus Perkosaan WNI di Malaysia Disidangkan Februari

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal
 
Perkara perkosaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang dilakukan seorang anggota dewan eksekutif Negara Bagian Perak, Malaysia, Paul Yong Choo Kiong, akan disidangkan pada 12-14 Februari 2020 mendatang.

https://line.me/R/ti/p/%40tokoindoroyal
Seperti dikutip dari New Straits Times, Jumat (10/1), Hakim Norashima Khalid menetapkan jadwal persidangan dengan diketahui oleh jaksa penuntut umum Azhar Mokhtar dan kuasa hukum Yong, Farhan Sapian.

Terkait proses tersebut, Farhan menyatakan sudah mengajukan pra peradilan kliennya pada 28 November, yang menolak kasus itu disidangkan di pengadilan tinggi. Dia juga meminta proses persidangan kliennya ditunda.

Akan tetapi, Azhar menolak permintaan kuasa hukum Yong. Dia beralasan, perkara hukum yang melibatkan penyelenggara negara harus selesai dalam waktu enam bulan sejak kasus itu didaftarkan di pengadilan.

Selain itu, penundaan sidang akan berdampak terhadap kejiwaan korban.

Pada 23 Agustus lalu, Yong menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan dalam sidang permulaan. Saat itu sidang dihadiri oleh wakil jaksa penuntut umum Ainul Wardah Shahidan dan Naidatul Athirah Azman. Sedangkan korban diwakilkan oleh kuasa hukum Azura Alias.

Penyelidikan sang pejabat dilakukan setelah korban mengajukan laporan ke Kantor Polisi Jelapang. TKI tersebut mengaku diperkosa di rumah sang majikan di daerah Meru.

Kepolisian sempat menahan Yong pada 9 Juli lalu dan langsung memeriksa terduga pelaku dan juga pelapor. Selain interogasi, Yong dan pelapor juga menjalani serangkaian pemeriksaan medis.
https://line.me/R/ti/p/%40holidaystore
Kendati begitu, polisi kemudian memutuskan membebaskan Yong dengan jaminan. Yong sendiri berkeras mengaku tidak bersalah, meski berjanji akan bersikap kooperatif selama penyelidikan berlangsung.

Yong dijerat dengan Pasal 376 tentang pemerkosaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Malaysia. Jika terbukti bersalah, Ketua Komite Urusan non-Islam, Perkampungan, dan Perumahan itu terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan dicambuk.

Sementara itu, sang TKI masih ditampung di shelter KBRI hingga saat ini. Ia tidak bisa pulang sampai penyelidikan rampung.

Sumber:radarcirebon

No comments

Powered by Blogger.