Keberadaan TKW Pangkalpinang Terungkap, Digaji Hingga Rp 4 Juta, Ini Rincian Pekerjaannya


Pemerintah Kota Pangkalpinang secara resmi menyampaikan mengenai Tim Kreatif Wali Kota yang menerima pembayaran melebihi standar dan lebih tinggi dibandingkan PHL (pegawai harian lepas).


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pangkalpinang, Sarbini menjelaskan, tim kreatif terdiri dari 12 orang dengan leading sector di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bappedalitbang, menerima gaji dengan besaran Rp 3.000.000 maupun Rp 4.000.000.

Menurut dia, dengan gaji yang diberikan itu sesuai dengan standar biaya umum yang telah tercantum dalam Peraturan Wali Kota nomor 48 tahun 2019.

Sarbini mengatakan, tim kreatif ini berbeda dengan PHL biasa. Mereka tidak terikat jam kerja dan tempat.

"Bahkan mereka itu bekerja ada yang sampai 24 jam. Lebih dari pegawai biasa dan sudah profesional," kata Sarbini dalam konfrensi pers yang digelar di Media Center Pemkot Pangkalpinang, Rabu (3/6/2020).

Dia mengatakan, alasan dibentuknya tim kreatif ini untuk mendorong percepatan pembangunan sektor jasa, perdagangan dan pariwisata, melalui tim diluar mekanisme kerja pegawai biasa.

TKW ini terdiri dari pekerja seni dan budaya yang eksistensinya sudah diakui publik termasuk didalamnya dalam tiga orang talent yang sempat tergabung dalam satu grup dan sering bertingkah lucu baik di atas panggung maupun pada media sosialnya.

Menurut Sarbini dengan eksistensi itu lah sehingga mempunyai nilai tambah sebagai tim kreatif.

Produk yang ditampilkan tim kreatif ini diantaranya, video-video promosi pariwisata yang disebar dimedia sosial mereka dengan jumlah pengikut puluhan ribu orang.

Selain itu, sejumlah baliho yang didesain menarik untuk menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat.

"Kalau kita pakai mereka ini untuk promosi atau pun saat event-event saja maka bayarannya lebih besar. Justru dengan jadi tim kreatif biaya akan lebih hemat," tambahnya.

Sarbini mengatakan, gaji yang mereka terima sesuai dan terstandar dalam aturan yang ditetapkan.

Pembayaran ini berbeda dengan PHL karena berdasarkan kapasitas tanpa melihat jenjang pendidikan.

Tim kreatif wali kota sudah bekerja mulai awal tahun 2020 dengan sistem kontrak per tahun.



Dia menambahkan, terkait keterbukaan informasi publik mengenai rincian honor yang sampai ke media massa, sangat disayangkan oleh pemerintah kota.

Pihaknya menduga ada pelanggaran disiplin pegawai dan etika jabatan dalam membuka informasi tersebut.

Untuk itu pemkot akan berikan pembinaan kepegawaian bahkan bisa dalam bentuk sanksi hukum yang berat.

Sumber:tribunnews

No comments

Powered by Blogger.