Pengiriman Pekerja Migran Ilegal Dinilai Sebagai Perdagangan Manusia



Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau nonprosedural dinilai sudah masuk ranah pidana. Tindakan perusahaan dianggap sama dengan perdagangan manusia.
 

"Bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo kepada Medcom.id, Rabu, 10 Juni 2020.
 
Wahyu meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan kasus pengiriman PMI ilegal yang dialami Ika Sulastri ke aparat yang berwenang. Kasus Ika harus mendapatkan keadilan di mata hukum.

"BP2MI bisa proaktif melaporkan ini (ke polisi) atau keluarga bisa laporkan kasus ini," jelasnya.
 
Menurut dia, praktik kotor yang sudah lama menjamur itu harus diusut melalui pihak perusahaan pengirim PMI. Diduga ada banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini.
 

BP2MI sebelumnya tengah menelusuri kasus penganiayaan terhadap Ika Sulastri di Riyadh, Arab Saudi. Ika mengalami batuk berdarah hingga mimisan akibat kerap membawa beban yang berat.
 
Pengiriman Ika dinilai ilegal. Sejak awal, proses pengiriman sudah melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.
 
"Dia berangkat 16 Januari 2020. Maka pihak yang memberangkatkan melanggar Permenaker karena banyak laporan eksploitasi, kekerasan, pelanggaran HAM, gaji enggak dibayar sesuai kontrak (di Timur Tengah)," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada Medcom.id, Kamis, 6 Juni 2020.

Sumber:medcom

No comments

Powered by Blogger.