Sindikat Jasa Jemput Pulang TKI Ilegal Berhasil Dibongkar



Jajaran Polres Dumai berhasil membongkar sindikat jasa penjemputan pulang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia. Tujuh orang berhasil diamankan. Sindikat ini dikendalikan seorang oleh warga binaan Rutan Kelas II B Dumai dengan inisial TSS.


Dilansir dari laman ntmcpolri.info, Minggu (21/6), Kapolres Dumai, AKBP Andri Ananta Yudisti menuturkan, sindikat ini sudah tiga kali menyelundupan TKI dari negeri jiran itu ke Dumai. Para pelaku inisial JR, YR, PR, ZE, KU, SS, SM yang dikendalikan TSS.

“Ketujuhnya diamankan secara terpisah di kediamannya masing-masing di Medan dan Dumai sesuai hasil perkembangan penyelidikan dari keterangan saksi-saksi,” ujar Andri.

Dia menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari pengembangan dari 23 TKI ilegal dari Malaysia yang masuk wilayah Dumai pada Mei lalu. Komplotan ini memulangkan TKI di masa pandemi Corona (Covid-19) tanpa menerapkan protokol kesehatan.

Andri menjelaskan tujuh tersangka itu memiliki peran yang berbeda. Tersangka JR, YR, PR dan ZE berperan sebagai penyedia kendaraan dan sopir yang menjemput para TKI di Dumai.

“Dari hasil pengembangan keempat tersangka, kami kembali mengamakan tiga tersangka lainnya secara terpisah, yakni tersangka SS yang berperan untuk merekrut PMI (pekerja migran Indonesia/TKI) yang akan pulang dari Malaysia ke Indonesia melalui Dumai secara ilegal,” jelas Andri.

Sementara itu tersangka SM berperan mencari kapal, anak buah kapal beserta tekong untuk menjemput TKI dari Malaysia. SM bekerja sesuai perintah tersangka KU.


“Dari tersangka KU, SS dan SM, akhirnya berhasil mengamankan tersangka TSS selaku otak jaringan maupun sindikat penyeludupan manusia ini. Di mana tersangka TSS diamankan di rutan,” tegas Andri.

Andri menyebut TSS dijebloskan ke penjara karena kasus serupa. TSS kini sedang menjalani masa tahanan 5 tahun 1 bulan.

“Untuk para tersangka akan kita jerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Juga Pasal 120 Ayat 1 UU RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun,” papar Andri.

Sumber:timlo

No comments

Powered by Blogger.