Inggris Tawarkan Kewarganegaraan Bagi 3 Juta Warga Hong Kong




     Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mengatakan hingga tiga juta penduduk Hong Kong akan ditawari kesempatan untuk menetap di Inggris dan akhirnya mengajukan permohonan kewarganegaraan. Hal itu disampaikan Johnson setelah China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota bekas jajahan Inggris itu.



Johnson mengatakan kebebasan Hong Kong dilanggar oleh undang-undang keamanan baru yang diterapkan China dan mereka yang terkena dampak dari aturan itu akan ditawarkan "rute" untuk keluar dari kota tersebut.

"Itu melanggar otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan mengancam kebebasan dan hak yang dilindungi oleh deklarasi bersama," katanya sebagaimana dilansir BBC

"Kami menjelaskan bahwa jika China melanjutkan jalur ini, kami akan memperkenalkan rute baru bagi mereka yang berstatus Warga Inggris (di Luar Negeri) untuk memasuki Inggris, memberikan mereka cuti terbatas agar tetap dengan kemampuan untuk tinggal dan bekerja di Inggris dan setelah itu untuk memohon kewarganegaraan. Dan itulah tepatnya yang akan kita lakukan sekarang. "

Sekretaris tetap Kantor Luar Negeri Sir Simon McDonald mengungkapkan "keprihatinan mendalam" pemerintah tentang undang-undang baru di Hong Kong tersebut selama pertemuan dengan Duta Besar China Liu Xioming.

Sekira 350.000 pemegang paspor Inggris, dan 2,6 juta lainnya yang memenuhi syarat, akan dapat datang ke Inggris selama lima tahun ke depan. Kemudian, setelah satu tahun lebih mereka akan dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Pemegang Paspor Luar Negeri Warga Britania Raya di Hong Kong diberikan status khusus pada 1980-an tetapi saat ini memiliki hak terbatas dan hanya berhak atas akses bebas visa ke Inggris selama enam bulan.

Di bawah rencana pemerintah, semua warga negara Inggris di luar negeri dan tanggungannya akan diberikan hak untuk tetap di Inggris, termasuk hak untuk bekerja dan belajar, selama lima tahun. Pada titik ini, mereka akan dapat mengajukan status menetap, dan setelah satu tahun lebih lanjut, mencari kewarganegaraan.

Pada Selasa (30/6/2020) Johnson mengatakan, dikeluarkannya undang-undang keamanan baru oleh otoritas Hong Kong adalah "pelanggaran yang jelas dan serius" dari deklarasi bersama Sino-Inggris 1985. Perjanjian itu mengikat secara hukum yang menetapkan bagaimana kebebasan tertentu akan dilindungi selama 50 tahun setelah Tiongkok mengambil alih kedaulatan dari Inggris pada 1997.

Sumber :okezone

No comments

Powered by Blogger.