UU Keamanan Nasional Hong Kong, Pelanggar Bisa Dihukum Penjara Seumur Hidup




      Orang-orang di Hong Kong dapat terancam hukuman penjara seumur hidup jika melanggar Undang-undang Keamanan kontroversial yang baru diberlakukan China di kota bekas jajahan Inggris itu.



Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Selasa (30/6/2020), tetapi teks lengkapnya baru diungkapkan beberapa jam kemudian. Undang-undang itu diberlakukan Beijing setelah kerusuhan dan meluasnya gerakan pro-demokrasi di Hong Kong tahun lalu.

Para kritikus mengatakan undang-undang baru ini secara efektif membatasi kebebasan yang saat ini dinikmati Hong Kong dan menghalangi digelarnya protes, demikian diwartakan BBC.

Hong Kong diserahkan kembali ke China dari kontrol Inggris pada 1997, tetapi di bawah perjanjian unik yang seharusnya melindungi kebebasan tertentu yang tidak dinikmati orang-orang di daratan Cina - termasuk kebebasan berbicara.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk mengisi "lubang menganga" dalam keamanan nasional di kota tersebut.

Rincian lengkap dari undang-undang keamanan itu baru muncul setelah diberlakukan pada Selasa, sekira pukul 23.00 waktu setempat. Undang-undang itu berlaku bagi penduduk tetap dan tidak tetap di Hong Kong.

Beberapa hal diatur dalam undang-undang itu adalah:

- Kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing dapat dihukum dengan hukuman minimal tiga tahun, dengan maksimum hukuman seumur hidup.

- Menyebabkan kebencian terhadap pemerintah pusat China dan pemerintah daerah Hong Kong sekarang dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

- Merusak fasilitas transportasi umum dapat dianggap sebagai terorisme - pengunjuk rasa sering menargetkan infrastruktur kota selama demonstrasi yang berlangsung lama

- Mereka yang terbukti bersalah tidak akan diizinkan duduk di jabatan publik

- Beijing akan mendirikan kantor keamanan baru di Hong Kong, dengan personel penegak hukumnya sendiri - tidak ada yang akan berada di bawah yurisdiksi otoritas lokal

- Kepala eksekutif Hong Kong dapat menunjuk hakim dalam kasus keamanan nasional, dan sekretaris kehakiman dapat memutuskan apakah ada juri atau tidak.

- Keputusan yang dibuat oleh komisi keamanan nasional, yang dibentuk oleh otoritas lokal, tidak dapat ditentang secara hukum

- China juga akan mengambil alih penuntutan dalam kasus-kasus yang dianggap "sangat serius", sementara beberapa persidangan akan disidangkan secara tertutup.

- Manajemen organisasi non-pemerintah asing dan kantor berita akan diperkuat

- Undang-undang tersebut juga dapat dilanggar oleh orang bukan penduduk dari luar negeri.

Undang-undang itu tidak akan berlaku untuk tindakan yang dilakukan sebelum diberlakukan.

Sumber :okezone

No comments

Powered by Blogger.