Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

 

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Kepala Disnaker PMTPSP KLU Agus Tisno mengatakan, rekrutmen PMI dibuka usai diterbitkannya Permenaker Nomor 294 tahun 2020. Tindak lanjut dari itu, Dirjen Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja  mengeluarkan Keputusan Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020. Isinya  tentang penetapan negara tujuan penempatan tenaga kerja tertentu kerja migran indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru.

”Rekrutmen CPMI Masih Terbatas, G to G (goberment to government) dan P to P (person to person). Itu masih terbatas bagi TKI yang sudah melakukan kontrak sebelumnya tapi terhalang kembali ke negara penempatan karena situasi,” jelas dia.

Berdasarkan Keputusan Dirjen itu, ada 12 negara tujuan penempatan yang disepakati pemerintah. Meliputi Aljazair, Hongkong, Taiwan, Maladewa, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Turki, Jepang, Korea Selatan, Zambia dan Zimbabwe.

Adapun sektor formal yang diminati mencakup tenaga kerja hotel, restoran, spa, kapal niaga dan kapal ikan, juga tambang migas.

”Penetapan negara tujuan oleh pemerintah mengacu pada jenis pekerjaan dan skema penempatan kerja,” ujar dia.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Furqan mengatakan, rekrutmen bagi CPMI mengikuti mekanisme ditetapkan pemerintah. Bagi awak kapal niaga dan awak kapal perikanan melakukan proses sign on dan sign off, di semua negara yang membolehkan masuknya WNA.

Sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan keagenan awak kapal yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan, wajib memastikan pemberi kerja/principal. Tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan selama bekerja, menyampaikan nama, jabatan, dan masa kerja awak kapal Indonesia.

”Serta komitmen secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,” jelas dia.

Berkenaan dengan peluang kerja sektor formal itu, Disnaker KLU belum dapat melakukan sosialisasi door to door ke masyarakat di lima kecamatan, akibat refocusing anggaran. Sementara ini Disnaker hanya dapat melakukan publikasi memanfaatkan media sosial.

”Sekarang tergantung Bappeda apakah akan mengembalikan anggaran atau tidak. Kewajiban kita di dinas adalah sosialisasi, pelatihan untuk tingkatkan skill CPMI yang gagal berangkat kemarin,” kata dia.

Jumlah CPMI asal KLU yang gagal berangkat 40 orang lebih. Sedangkan yang dideportasi karena habis masa kontrak kerja 400 orang lebih.

Sumber :Lombokpos

No comments

Powered by Blogger.