Ekonom Sebut Utang Indonesia Masih Aman Meski Masuk Daftar 10 Negara Terbesar




      Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam merespons rilis Bank Dunia yang menempatkan Indonesia masuk ke dalam golongan 10 negara dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar.




Mengingat laporan perbandingan yang di maksud tidak menyertakan negara-negara maju melainkan negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah.

"Cara membaca utang luar negeri seharusnya tidak nominal. Selain itu, Negara yang dimasukkan dalam daftar tidak lengkap," ujar dia kepada Merdeka.com, Kamis (15/10).

Selain itu, laporan tersebut juga diyakini bukan merupakan data semata ULN pemerintah. Melainkan utang gabungan pemerintah, BUMN, dan Swasta.

Dengan ekonomi yang besar, utang pemerintah tanpa BUMN dan swasta relatif rendah, yakni di bawah 30 persen per Desember 2019 lalu. Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media, sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya.

"Kalau dengan cara ini maka akan jelas terlihat utang Kita Masih sangat aman. Rasio utang Kita per akhir 2019 masih di bawah 30 persen. Sangat jauh dibandingkan negara G20 lainnya. Bahkan, masih sangat rendah dibanding banyak negara Asean," terangnya

Cermat Baca Laporan

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat lebih cermat dalam membaca laporan yang baru dirilis Bank Dunia terkait ULN Indonesia. Pun, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total ULN sehingga dinilai masih aman.

"Jadi, itu membacanya harus benar. Pasti, pemerintah juga mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian dan terukur," tutupnya.

Cermat Baca Laporan

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat lebih cermat dalam membaca laporan yang baru dirilis Bank Dunia terkait ULN Indonesia. Pun, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total ULN sehingga dinilai masih aman.

"Jadi, itu membacanya harus benar. Pasti, pemerintah juga mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian dan terukur," tutupnya.

Sumber :

No comments

Powered by Blogger.