Investigasi 15 Tahun Kebakaran Hutan di Papua oleh Perusahaan Korsel




     Papua adalah rumah bagi hutan hujan terluas yang tersisa di Asia. Sebuah investigasi visual yang dirilis pada Kamis (12/11) menunjukkan perusahaan raksasa asal Korea Selatan "secara sengaja" menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit.




Hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua secara turun temurun. Namun kini menjadi garda terdepan perluasan bisnis perusahaan sawit.

Suku Mandobo dan Malind yang tinggal di pedalaman Papua, perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung.

"Saya menangis, saya sedih kenapa saya punya hutan, alam Papua yang begini indah, yang tete nenek moyang wariskan untuk kami anak cucu, kami jaga hutan ini dengan baik," tutur Elisabeth Ndiwaen, perempuan Suku Malind yang hutan adatnya di pedalaman Merauke kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Kami tidak pernah bongkar hutan, tapi orang dari luar bongkar itu. Buat saya itu luka," ujarnya.

Sejumlah perusahaan di balik karhutla lolos dari sanksi serius
Omnibus Law: Menyoal tanah adat dan deforestasi Papua di tengah klaim pemerintah 'tak akan ada masalah'
Lahan hutan desa di Papua Barat diserahkan kepada masyarakat
Sementara, Petrus Kinggo, ketua marga Kinggo dari Suku Mandobo berkukuh mempertahankan hutan adatnya di Distrik Jair, Boven Digoel, agar tidak dijadikan kebun kelapa sawit.

Berjalan menyusuri hutan adatnya, Petrus menuturkan sagu yang tumbuh liar di hutan, makanan pokok masyarakat adat Papua kini lambat laun tergusur oleh kebun kelapa sawit.

"Jadi saya ambil ikan, daging, burung, sagu, gratis. Saya datang pasti dengan istri anak senyum, senang-senang kita makan. Tidak ada yang keberatan karena ini di atas tanah adat saya sendiri," kata Petrus sambil menunjukkan kebun sagu di hutan adatnya.

Hutan Papua tempat Petrus tinggal merupakan salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi. Lebih dari 60% keragaman hayati Indonesia, ada di Papua.

Tak jauh dari hutan adat itu, hamparan hutan telah berganti menjadi petak-petak perkebunan kelapa sawit.

Sejauh mata memandang, pohon kelapa sawit berjajar teratur di area konsesi anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korindo Group di Papua.

Konglomerasi perusahaan sawit Korindo menguasai lebih banyak lahan di Papua daripada konglomerasi lainnya.

Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektare, atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan.

Investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia, yang diterbitkan pada Kamis (12/11) bersama dengan BBC, menemukan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya.

Investigasi menemukan bukti kebakaran di salah satu konsesi Korindo selama beberapa tahun dengan pola 'pembakaran yang disengaja' secara konsisten.

'Saya berdosa, saya sudah tipu 10 marga'
Sebelum berjuang mempertahankan hutan adat seluas hampir 5.000 hektare milik marganya, enam tahun lalu Petrus melakukan hal yang mengubah nasib marganya selamanya.

Dia turut memuluskan langkah Korindo melakukan ekspansi kebun sawit di Boven Digoel dengan menjadi "koordinator" bagi 10 marga yang hutan adatnya kini menjadi area konsesi anak usaha Korindo, PT Tunas Sawa Erma (TSE).

Petrus bertugas "mempengaruhi" marga-marga lain agar mau melepas hutan adat mereka.

"Itu saya mewakili 10 marga, percayakan kami supaya mempengaruhi marga-marga yang lain supaya bisa ada pelepasan, ada pengakuan, supaya dia bisa ada hak guna usaha," ujar Petrus.

Iming-iming perusahaan kala itu, diakui Petrus, membuatnya tergiur.

"'Bapak nanti kami kasih honor, upah. Bapak sebagai koordinator nanti biaya pendidikan [anak] ditanggung perusahaan, nanti ada rumah-rumah bantuan, sumur air bersih, nanti [ada] genset'," ujar Petrus menirukan kalimat pemikat yang dijanjikan perusahaan kala itu.

"Jadi anak anak sampai biaya sekolah lanjutan itu nanti ditanggung perusahaan. Cuma itu bicara semua, tetapi tidak ada dalam tertulis," terang pria berusia 41 tahun tersebut.

Akhirnya, pada 2015 marga pemilik ulayat melepas hutan adat mereka dengan menerima ganti rugi Rp100.000 untuk tiap hektare hutan adat yang kini menjadi area PT Tunas Sawa Erma POP-E seluas lebih dari 19.000 hektare.

Petrus sendiri menerima Rp488.500.000 untuk untuk pelepasan hak atas tanah hutan adat milik marga Kinggo seluas 4.885 hektare.

Petrus menambahkan Korindo juga memberikan apa yang disebut sebagai "uang permisi" senilai Rp1 miliar, yang dibagi kepada sembilan marga, setelah satu marga akhirnya menolak kesepakatan itu.

Petrus kemudian membagi uang yang ia terima kepada seluruh keluarganya dari marga Kinggo. Dari total uang itu, dia hanya mengantongi Rp10 juta, yang dia gunakan untuk membiayai pendidikan delapan anaknya.

"Uangnya su tidak ada, kosong."

Dalam responsnya terhadap pertanyaan BBC, Korindo menjelaskan bahwa pihaknya telah membayar sejumlah ganti rugi, masing-masing sebesar Rp100.000 per hektare untuk ganti rugi pohon dan lahan.

"Jumlah dari kedua ganti rugi adalah Rp200.000," kata manajer humas Korindo, Yulian Mohammad Riza, dalam keterangan tertulis.

Ia menegaskan kesepakatan lahan tersebut sudah sesuai dengan regulasi di Indonesia.

Manajer humas Korindo ini menambahkan bahwa, "Harus dipahami dengan jelas bahwa kepemilikan legal atas tanah terletak pada pemerintah Indonesia, bukan masyarakat adat yang memegang "hak ulayat" atas tanah tersebut".

"Pemerintah, bukan penduduk asli, memberikan izin untuk jangka waktu 35 tahun dan kepemilikan legal atas tanah tidak ada hubungannya dengan masyarakat adat," kata dia.

Namun, Petrus yang menganggap hutan adat itu sebagai "hak dan wilayah kehidupan", merasa dicurangi perusahaan.

Kepada BBC, Petrus mengaku merasa bersalah dan menanggung beban karena telah menyerahkan hutan adatnya dan hutan adat marga-marga lain yang mengubah nasib hutan itu selama-lamanya.

"Kalau menurut iman, saya berdosa, kan saya sudah tipu sepuluh marga. Terutama kepentingan perusahaan bikin kita sampai [melakukan] manipulasi saja sebenarnya," cetusnya.

"Saya sudah rasa bersalah di situ, ini sudah tipu."

Demi memperbaiki "dosa" yang telah ia buat, Petrus kini memutuskan mempertahankan hutan adatnya.

"Kami pertahankan ini wilayah kehidupan, perusahaan [lakukan] berbagai cara pun tidak bisa. Bukan caranya setelah izin [keluar] back up dengan polisi-tentara supaya menakuti masyarakat. Sebenarnya ini manipulasi saja, jadi kami tidak terima," kata Petrus.

'Berpotensi melanggar HAM'
Keberadaan aparat kepolisian, telah menjadi bagian dari operasi anak usaha Korindo di Boven Digoel.

Kapolres Boven Digoel, AKBP Syamsurizal, menjelaskan hal itu tak lepas karena perkebunan kelapa sawit dikategorikan sebagai "obyek vital".

"Pihak perusahaan minta untuk kita lakukan pengamanan. Kita kirimkan personel untuk lakukan pengamanan," jelas Syamsurizal, seraya menjelaskan bahwa itu adalah "hal yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya".

Sementara, Korindo beralasan perkebunan sawitnya berada dekat dengan perbatasan Papua dan Papua Nugini sehingga keberadaan aparat polisi diperlukan untuk menjaga keamanan.

"Polisi telah mendirikan beberapa pos pengawasan di dalam pertanian. Ini hanyalah operasi polisi rutin dan harus kita ikuti," jelas Riza.

Namun, keterlibatan aparat dalam operasional perkebunan sawit dianggap berpotensi melanggar HAM oleh organisasi gereja yang mengadvokasi hak masyarakat adat, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAMe).

Direktur SKP-KAMe, Pastor Anselmus Amo, menjelaskan meskipun keterlibatan aparat disebut sebagai "pengamanan areal investasi", namun yang lebih penting adalah "memastikan aparat keamanan betul-betul menjalankan tugasnya".

"Tidak diperalat perusahaan untuk, misalnya, menghalang-halangi masyarakat yang menuntut hak-hak mereka,' ujar Pastor Amo.

"Keberadaan tenaga pengamanan di area perusahaan yang terlalu banyak itu juga bisa berpotensi untuk adanya pelanggaran HAM. Ini bisa kita lihat dari beberapa kejadian terakhir," ujarnya kemudian.

Meregang nyawa setelah diduga dianiaya polisi
Pada Mei lalu, seorang warga Boven Digoel, Marius Betera, meregang nyawa setelah mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian di kantor PT TSE di Boven Digoel.

Beberapa jam sebelum kematiannya, mantan sekuriti di perusahaan itu berniat mengajukan protes bersama istrinya ke kantor PT TSE karena rumpun pohon pisang yang dia tanam di area perusahaan ditebang tanpa pemberitahuan.

Istri Marius, Mikela Dawirop Ukyandit, menuturkan kejadian yang ia alami kala itu.

"Di kebun, lihat [pohon] pisang [di]potong-potong toh," tutur Mikela, seraya menambahkan hal yang lumrah bagi pekerja menanam rumpun pohon pisang di sela pohon-pohon sawit.

"Pace langsung lihat [pohonnya digusur], 'Wah, ini siapa yang gusur?'," kata Mikela.

Kesal rumpun pohon pisangnya ditebangi, Marius yang kala itu masih membawa alat yang biasa dia pakai untuk berburu - busur dan panah - lantas mengajukan protes ke kantor perusahaan.

Lama menunggu di depan kantor, tiba-tiba seorang aparat kepolisian datang.

"Saya kaget, polisi sampai, [Marius] langsung diancam di sini, sebelah-sebelah," tuturnya sambil menunjuk pipi kiri dan kanan.

"Pakai tangan saja, diancam-ancam, dipukul."

Dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian itu tertangkap kamera CCTV perusahaan yang hingga kini belum dirilis ke publik.

Namun, dalam salinan rekaman CCTV yang didapat BBC News Indonesia, tampak seorang pria mengenakan seragam polisi mendatangi kantor TSE, tempat Marius dan istrinya menunggu.

Pria tersebut tampak mencoba merebut panah dan busur yang ditambatkan di punggung Marius. Marius berupaya menghalau upaya pria tersebut, namun kemudian sejumlah pukulan mendarat di kepala Marius.

Pria itu pada akhirnya berhasil merebut alat berburu Marius dan menyimpannya di ruangan kantor.

Keduanya tampak berbicara lama sebelum akhirnya Marius dan istrinya beranjak dari kantor dengan motor mereka.

Dua jam kemudian, Marius meninggal dunia di klinik perusahaan.

Kepolisian menyebut kematian Marius karena serangan jantung.

Kapolres Boven Digoel, AKBP Syamsurizal, menjelaskan insiden terjadi karena Marius didapati membawa "senjata tajam berupa busur panah dan parang" ke kantor TSE, yang membuat karyawan merasa khawatir.

Bayi bernama Pengungsi itu lahir di bawah pohon - fakta dari konflik di Nduga, Papua
Papua Nugini: 'Pulau Surga' yang simpan keanekaragaman hayati terbesar di dunia 'jauh melebihi Kalimantan'
Karyawan itu kemudian menghubungi anggota polisi yang melakukan pengamanan di wilayah tersebut.

"Pada saat mau diamankan beliau sempat ada penolakan, tapi setelah itu anggota sempat agak memukul bagian pundak dan di dekat tengkuk," jelas Syamsurizal.

Seorang aparat kepolisian kini tengah menjalani proses penyelidikan.

Sementara Korindo, yang dinyatakan tak terlibat dalam kematian Marius Betera, memberi kompensasi berupa satu unit rumah dan uang tunai Rp200 juta untuk keluarganya.

Namun putri Marius, Fransina Kayok, mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan ayahnya yang telah meninggal.

"Sakit hati saja, tidak bisa, masih sayang. Tidak bisa lupa. Saya masih sayang, sampai mau lama pun kita masih sayang karena bapak itu sa punya, jadi saya tidak bisa lupa bapak," tutur gadis berusia 15 tahun itu.

Sumber :detik

No comments

Powered by Blogger.