Hikmahanto: Indonesia Tidak Mungkin Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana. (Foto: Okezone/Fadel Prayoga)


DEPOK - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjanjikan Rp28 Triliun investasi ke Indonesia. Namun hal itu akan dilakukan jika Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, tawaran itu memang sangat menggiurkan bagi Indonesia di tengah melemahnya perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19. “Namun Indonesia tidak mungkin menerima tawaran tersebut bila imbalannya adalah membuka hubungan diplomatik,” katanya, Jumat (25/12/2020).

Menurutnya, ada tiga alasan besar terkait hal tersebut. Pertama, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan’ maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Kedua, masyarakat Indonesia masih bersimpati dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap bangsa Palestina yang ditindas oleh Israel, baik karena alasan solidaritas agama maupun perikemanusiaan.

“Terakhir, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang intinya Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka,” ungkapnya.

Presiden Abbas sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi karena Indonesia tidak mengikuti sejumlah negara di Arab yang telah membuka hubungan diplomatik. Perlu juga dicermati adanya kejanggalan Presiden Trump menawarkan janji ini saat dirinya dalam status lame duck. “Presiden Trump tidak seharusnya membuat kebijakan-kebijakan penting karena dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diganti oleh Joe Biden,” paparnya.

Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu menuturkan, mungkin saja tawaran ini terkait persaingan dominasi AS-China di kawasan Asia. Untuk memenangkan persaiangan kedua negara menggunakan instrumen investasi dan hutang, bahkan vaksin.



Hanya saja karena perekonomian di AS sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, dana yang dibutuhkan tidak mungkin berasal dari AS. ”Dana ini yang kemudian dinegosiasikan oleh AS dengan Israel. Seolah Israel menjadi bendahara AS. Israel sepertinya menyanggupi namun dengan persyaratan,” jelasnya.

Terkait dengan Indonesia persyaratan yang diminta oleh Israel adalah pembukaan hubungan diplomatik. Bagi Israel pengakuan Indonesia atas negara Israel penting karena Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di luar Timur Tengah.

”Belum lagi Israel dapat mengklaim ke masyarakat internasional bahwa negara yang anti terhadap penjajahan mau mengakui Israel sebagai negara dan menjalin hubungan diplomatik,” pungkasnya.



Sumber : okezone.com

No comments

Powered by Blogger.