Indonesia menunda perubahan biaya bagi pekerja migran di Taiwan hingga Juli

Majikan Taiwan pekerja migran Indonesia menentang perubahan tersebut

Kepala BP2MI Benny Rhamdani (kanan) mengumumkan penundaan perubahan biaya pekerja migran hingga 15 Juli (foto CNA)

TAIPEI - Indonesia telah menunda pembaruan kebijakan biaya penempatan pekerja migran - sebuah perubahan yang memicu penentangan dari majikan migran di Taiwan - hingga enam bulan, kata laporan pada Jumat (15 Januari).

Perubahan itu awalnya akan berlaku pada 15 Januari, tetapi sekarang akan ditunda hingga 15 Juli, CNA mengutip Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan. Badan tersebut mengatakan pemerintah daerah belum menyiapkan anggaran yang memadai untuk perubahan tersebut.

Menurut kebijakan baru, biaya penempatan pekerja Indonesia akan dibagi antara pemberi kerja di luar negeri dan pemerintah daerah di Indonesia.

Perubahan tersebut akan diterapkan di 14 negara yang mengimpor tenaga kerja dari negara Asia Tenggara, termasuk Taiwan, tetapi pengusaha Taiwan telah memprotes. Akibatnya, pejabat pemerintah Taiwan mengadakan konferensi video dengan mitranya dari Indonesia pada bulan Desember untuk membahas masalah tersebut. Konferensi video kedua yang dijadwalkan pada Kamis (14 Januari) dibatalkan atas permintaan Jakarta, CNA melaporkan.


Di bawah perubahan tersebut, majikan di luar negeri akan bertanggung jawab atas tiket pesawat pekerja migran, biaya visa dan kontrak, pembayaran kepada perantara tenaga kerja Indonesia, dan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah meninggalkan Indonesia, serta transportasi ke bandara di Indonesia dan biaya perumahan di Indonesia. negara tuan rumah.

Pemerintah daerah di wilayah asal pekerja akan menanggung biaya pelatihan dan mendapatkan bukti kebugaran untuk bekerja, menurut laporan tersebut.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan dia akan mengundurkan diri jika dia tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut sesuai target baru tanggal 15 Juli. Dia mengatakan diskusi tentang reformasi telah dilakukan dengan Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura.

(Jz)

Sumber : Taiwan news

No comments

Powered by Blogger.