Jepang Desak Korsel Batalkan Putusan Ganti Rugi 12 Budak Seks

Jepang mendesak Korsel membatalkan putusan ganti rugi 12 budak seks selama Perang Dunia II.
Ilustrasi. Jepang mendesak Korsel membatalkan putusan ganti rugi 12 budak seks selama Perang Dunia II. (Istockphoto/ Slkoceva)

 

Pemerintah Jepang mendesak Korea Selatan membatalkan keputusan pengadilan, yang memerintahkan mereka membayar ganti rugi terhadap 12 perempuan yang dipaksa menjadi budak seks (jugun ianfu) selama Perang Dunia II.

"Kami sangat mendesak Korea Utara untuk memperbaiki pelanggaran terhadap hukum internasional ini secepatnya," kata Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, dalam rapat dengar pendapat di parlemen Jepang (Diet) di Tokyo, seperti dilansir Associated Press, Selasa (19/1).

Pengadilan Korea Selatan memerintahkan pemerintah Jepang untuk memberikan kompensasi kepada 12 orang budak seks saat Perang Dunia II atau keluarga mereka, pada 8 Januari lalu.


Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa Jepang mesti membayar para korban masing-masing 100 juta won atau US$91 ribu.

Menurut pengadilan kota Seoul, kekaisaran Jepang bertanggung jawab meskipun kedua negara telah sepakat untuk menghentikan kasus tersebut.

Putusan itu membuat hubungan diplomatik kedua negara semakin tegang.

Padahal, Motegi menyatakan Jepang adalah mitra penting di kawasan Asia Timur karena mereka harus berbagi data tentang ancaman keamanan, terutama soal program senjata nuklir Korea Utara.

Pada 2018, Mahkamah Agung Korsel memutuskan supaya Jepang harus memberikan pemulihan dan ganti rugi kepada penduduk mereka yang direkrut untuk kerja paksa, saat negara itu dijajah antara 1910 sampai 1945.

Permasalahan itu membuat kedua negara membatalkan perjanjian pertukaran informasi intelijen yang diteken pada 2016.

Pemerintah Jepang menyatakan seluruh biaya ganti rugi terhadap korban kekejaman tentara mereka pada PD II sudah diselesaikan di bawah pakta normalisasi pada 1965. Saat itu Jepang mengucurkan anggaran US$500 juta untuk membantu para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Presiden Korsel, Moon Jae-in, menyatakan tidak ingin hubungan diplomatik dengan Jepang memburuk jika masalah ini tidak segera dicari jalan keluarnya.

Sebab, Pengadilan Korsel bisa melanjutkan perkara permohonan untuk mencairkan seluruh aset di dalam negeri milik sejumlah perusahaan Jepang, yang dibekukan setelah pemerintah Negeri Sakura menolak membayar ganti rugi korban kerja paksa.

Moon juga menyatakan putusan pengadilan yang memerintahkan Jepang membayar ganti rugi terhadap korban budak seks semakin mempersulit hubungan kedua negara.

Pemerintah Jepang membayar ganti rugi kepada para korban kerja paksa dan budak masa PD II untuk lima negara melalui Yayasan Perempuan Asia, yang didirikan pada 1995.

Melalui lembaga itu, Jepang memberikan ganti rugi uang dan ucapan permintaan maaf kepada para korban.

Di Korsel tercatat ada 61 orang korban kekejaman Jepang pada PD II yang mendapat ganti rugi masing-masing sebesar US$48.200.


Sumber : cnnindonesia.com

No comments

Powered by Blogger.