Fraksi PKS: Pemerintah Kebobolan Pemberangkatan Pekerja Migran Ilegal di 2021

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyebut pemerintah kebobolan lagi dalam perlindungan pekerja migran di awal tahun 2021.

"Kami mendapat informasi ada keberangkatan PMI non prosedural ke Malaysia melalui jalan tikus di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat," kata Mufida dalam keterangannya.

Mufida mengaku prihatin dan miris lantaran para pekerja migran Indonesia (PMI) sering tertipu. Padahal, mereka sudah keluar uang hanya untuk mendapat pekerjaan di negara lain karena sempitnya lapangan kerja di dalam negeri.

"Tak jarang dari PMI yang akan berangkat harus menjual aset keluarga atau bahkan berhutang," ujarnya.

Kebobolan di awal tahun ini, kata Mufida, harus diperbaiki dengan meningkatkan sistem screening di banyak pintu keluar PMI, termasuk ke perusahaan pengiriman. Juga harus ditegakkan amanat undang-undang tentang sanksi terhadap pengirim PMI yang nonprosedural.

Selain itu, BP2MI bersama Kementerian Tenaga Kerja harus secara intensif melakukan sosialisasi kepada para PMI yang akan pergi, khususnya selama pandemi. "Regulasi tentang pemberangkatan PMI, harus mudah diimplementasikan dengan biaya administrasi ditanggung oleh pemerintah,” ucap Mufida.

Mufida menekankan, screening terhadap perusahaan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) juga mutlak ditegakkan. Pengawasan bagi yang memperoleh izin juga tidak boleh dikendurkan. Hal ini harus ditingkatkan untuk melindungi pekerja migran dari ancaman penipuan, pemerasan dan hal buruk lainnya. "Sampaikan dan tunjukkan jika proses bekerja di luar negeri lewat jalur resmi mudah dan terjamin aman," kata dia.


Sumber :Tempo.co

No comments

Powered by Blogger.