Puluhan Calon TKI Geruduk LPK 'SM', Ini Penyebabnya

Niat hati mendaki gunung, apa daya tangan tak sampai, berharap niat mengadu nasib di negeri lain, namun hingga kini belum kesampaian.

Begitulah yang dirasakan oleh para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang hendak mengadu nasib di negeri orang lain, hingga kini belum ada kejelasan dari pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) SM yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis. Padahal segala kebutuhan administrasi dan uang pemberangkatannya sudah ditempuh dan dibayar sesuai kesepakatan.

Diungkapkan koordinator para calon TKI, Baban Badrudin, yang pernah bekerja di Korea, awalnya dirinya melihat ada informasi lowongan pekerjaan di Australia di bidang pertanian dan peternakan dalam media sosial.

"Saat itu juga saya langsung berkomunikasi dengan LPK SM dan menjanjikan akan berangkat ke Australia, setelah mengikuti berbagai persyaratan, diantaranya pelatihan-pelatihan dan pembayaran sebesar Rp 45 juta ditambah pembuatan pasport Rp 700 ribuan," ungkapnya.

Uang nominal Rp 45 juta tersebut dikatakan Baban sebagiannya diberi pinjaman sebesar Rp 35 juta dari pihak LPK SM.

"Jadi kita bayarnya cuma Rp 10 jutaan, karena yang sisanya dicover dulu sama LPK, nanti dipotong dari gaji bulanan termasuk sama bunganya, kesepakatannya seperti itu," kata Baban.

Perihal pemberangkatan sendiri, diterangkannya terus diundur-undur, hingga terakhir dijanjikan akan berangkat pada bulan Januari 2021, hingga sekarang masih tidak ada kepastian.



"Untuk gelombang pertama saya dan rekan-rekan ada sekitar 30 orang, hingga kini belum ada kejelasan lagi, apalagi gelombang yang kedua, padahal uang yang kami berikan itu ada yang dari jual ini itu, gadai sana sini, karena berharap bisa tergantikan dengan uang gaji, tetapi jangankan berangkat, sertifikat, pasport/visa aja belum kami terima hingga sekarang," bebernya.

Terkait hal itu, Baban dan rekan-rekannya berharap ada kejelasan dari pihak LPK SM atau dikembalikan dana yang sudah diambilnya tersebut.

"Kami berharap ada kejelasan dari pihak LPK SM, jangan mengulur-ngulur waktu terus. Kami sudah jenuh dengan janji-janji dari bulan Desember, Januari, hingga dijanjikan bulan Maret nanti. Jika tidak kami akan menempuh jalur hukum," pungkasnya.

Kuasa hukum dari para calon TKI yang mayoritas warga Kabupaten Tasikmalaya, Yogi Nugraha, SH (LBH Priangan), menjelaskan jika dirinya akan melaporkan LPK SM dengan dugaan penipuan.

"Kami akan lakukan koordinasi dengan Polres Ciamis dan melaporkan masalah ini dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, karena hingga kini berdasarkan laporan klien kami, pihak terlapor belum ada kejelasan hingga sekarang, apakah diberangkatkan atau itikad baik mengembalikan uangnya," ucapnya.

Dikonfirmasi terkait laporan tersebut, pihak LPK SM Ciamis belum memberikan komentar atau tanggapan apapun, bahkan melalui sambungan telefon kepada Direktur LPK SM, nomor yang dituju tidak aktif.


Sumber :Kabar-Priangan.com

No comments

Powered by Blogger.