50 Persen Lebih TKI di Malaysia Ilegal



Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk MalaysiaHermono, mengaku sedang  fokus mengurusi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Ada sekitar 3,1 juta TKI di Malaysia, dan lebih dari 50 persen di antaranya adalah TKI Ilegal. Hanya sekitar 704 ribu orang yang terdaftar di Pemerintah Indonesia. 


"Jadi, ilegal bisa dua sampai tiga kali lipat minimal," ujar Hermono saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra.


Menurutnya,ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Dalam Undang-undang Keimigrasian Malaysia, sebut Hermono, hukumannya sama antara pekerja ilegal dan majikan yang mempekerjakan pekerja ilegal. 


"Bahkan kalau jumlahnya lebih dari satu, hukuman bisa lebih besar lagi. Memang persoalannya di level implementasi, lebih banyak yang kena sanksi itu pekerjanya. Padahal, kita tahu di mana ada pekerja yang ilegal, pasti ada majikan yang mempekerjakannya," tutur Hermono


Berikut lanjutan petikan wawancara Tribun Network dengan Dubes Indonesia untuk Malaysia Hermono:


Menurut catatan Kedubes, TKI di Malaysia yang legal dan tidak legal itu berapa jumlahnya?

Kalau perkiraan dari Kemenlu, sekitar 3,1 juta (TKI). Kalau angka yang konservatif, artinya mendekati ini, asumsi saya sekitar 2,5-2,7 juta, ini total. Lebih dari 50 persen dari angka ini adalah TKI ilegal. Lebih besar, karena yang ada dokumennya, tercatat itu hanya sekitar 704 ribu atau 710 ribu gitu.


Jadi, ilegal bisa 2-3 kali lipat minimal. Ini salah satu tantangan tersendiri, dan selama ini, dengan adanya Covid-19 kita juga mendapat tantangan tersendiri. Tapi, thanks to Covid-19. Berkat Covid-19, justru pelayanan menjadi tertib. Kalau dulu itu buka jam 12 malam orang sudah untel-untelan di KBRI, padat sekali. Sekarang tidak bisa lagi karena orang harus mendaftar online, datang ya jam 8, 9, dan 10, orangnya diatur.


Jadi, mengalir saja perjam itu, per kelompok. Jauh lebih tertib, tidak ada orang untel-untelan lagi di KBRI. Berkah Covid-19 itu harus mengikuti SOP, jadi mereka pun menyesuaikan. Bisa bayangkan, satu hari KBRI sekarang ini rata-rata didatangi oleh seribu atau seribu lebih orang, setiap hari lho.


Itu mengurus apa saja?

Macam-macam ada yang mengurus SPLT, pasport, macam-macam. Kemarin itu 900 sekian orang yang datang, sehari sebelumnya seribuan. Tapi average, satu hari itu sampai seribu. Dulu, seribu juga, seribu itu datang di jam bersamaan. Bisa dibayangkan. Tapi, sekarang seribu orang datang per jam. Sehingga tidak ada kepadatan di KBRI. Jadi, saya berterima kasih kepada Covid-19 sehingga pelayanan bisa lebih tertib.


Tentara direpotkan di perbatasan Indonesia Malaysia. Bukan hanya tentang TKI, tapi juga peredaran sabu. Dua hari lalu ada 70-an lebih yang menyeberang ke Malaysia, tapi sudah ditampung di Pontianak.


Kebijakan di Malaysia soal pemeriksaan tenaga kerja seperti apa sekarang?

Jadi kalau memang mereka pulangnya melalui jalur yang resmi, itu semua moda transportasi memberlakukan wajib memiliki PCR. Kalau enggak mereka enggak mau. Kemarin yang dari Pontianak itu ada 69, itu kan positif. Persoalan di perbatasan Kalimantan, itu terlalu banyak lubang gajahnya. Jadi, mereka yang pulang melalui jalur-jalur gajah itu pasti tidak dites PCR dulu.


Ini yang juga perlu dipahami, yang kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa dengan adanya Covid-19 ini, orang-orang kita yang biasanya merasa bebas, bahwa lalu lintas Malaysia karena bebas visa, ini pasti akan diperketat. Meskipun di tengah-tengah Covid-19 masih ada saja masyarakat kita yang mencoba masuk melalui jalur-jalur tidak resmi.


Tapi, sekarang mereka-mereka yang menerobos itu, terutama banyak di sekitaran Johor, perbatasan kita di Kalimantan, itu banyak yang bertahap dan sekarang hukumannya menjadi lebih berat.Karena tidak hanya pelanggaran keimigrasian, tapi juga pelanggaran protokol Covid-19. Di Malaysia yang melanggar protokol Covid-19 dendanya 10 ribu Ringgit atau sekitar Rp 35 juta.


Jadi, memang sekarang ketat sekali. Ini juga perlu pemahaman bahwa tidak boleh lagi, harus dicegah orang-orang kita masuk ke Malaysia melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Di sini hukumannya berat sekali. Pelanggarannya bukan keimigrasian, tapi ada undang-undang kesehatan juga. Thanks to Covid-19 juga, berkat Covid-19 pekerja-pekerja ilegal di sini juga akan berkurang. Dulu bebas-bebas saja. Yang dari Kupang itu mayoritas ilegal.


Trafficking kita itu mayoritas dari Kupang, yang pekerja domestik, rumah tangga, itu dari Kupang banyak sekali. Sekarang tidak bisa lagi. Karena ada Covid-19, lalu lintas pekerja ilegal akan berkurang. Mudah-mudahan ini akan mengurangi jumlah pekerja ilegal di Malaysia. Ada standar ganda Malaysia tegas menghukum kita, tapi dia sebenarnya terbuka menerima tenaga ilegal. Dibayar lebih murah, gampang diatur.


Strategi atau kebijakan politik Malaysia, ada tidak yang menghubungkan perusahaan berstandar ganda seperti ini?

Bukan standarnya yang ganda, implementasinya yang ganda. Undang-undangnya ada imigration act, bagi pekerja yang ilegal, itu sama juga dengan majikan yang mempekerjakan pekerja ilegal. Jadi undang-undang keimigrasian Malaysia, hukumannya sama antara pekerja ilegal dengan majikan yang mempekerjakan pekerja ilegal. Hukumannya sama.


Bahkan kalau jumlahnya lebih dari satu, hukumannya lebih besar lagi. Memang persoalannya di level implementasi, lebih banyak yang kena sanksi itu pekerjanya. Padahal kita tahu di mana ada pekerja yang ilegal, pasti ada majikan yang mempekerjakan.


Ini sudah sering kita suarakan, kalau memang sama-sama mau mengatasi masalah ini, majikannya pun harus diberikan sanksi. Karena undang-undangnya majikannya ikut bersalah. Ini yang kita selalu sampaikan, ada yang dihukum, tetapi lebih banyak yang engga. Susahnya juga, kita sudah buka jalur komunikasi, membuka laporan kepada semua publik. Kita sedang menangani ada empat kasus warga NTT yang bertahun-tahun tidak dibayar. Satu sudah di KBRI, kemarin baru datang, gajinya sudah dapat.



Sumber :Serambinews.com

No comments

Powered by Blogger.