Bisnis Terjun Bebas, Kontraktor Girang Dapat Diskon PPh



Pengusaha jasa konstruksi menyambut baik kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final jasa konstruksi. Apalagi saat ini banyaknya pengusaha jasa konstruksi yang mulai gulung tikar.

Wakil Ketua Umum IX Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Didi Iskandar Aulia, menjelaskan dunia konstruksi Indonesia sedang lemah akibat pandemi. Paling tidak dengan adanya penurunan PPh Final jasa konstruksi membuat pelaku usaha bisa sedikit bernapas.

"Kalau dilihat hari ini sektor konstruksi sedang lemah, ini bisa Tarik napas sedikit karena kesulitan di 2020, mulai ada pemotongan dana refocusing di beberapa departemen, pandemi dan lainnya, ini kabar gembira," katanya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia.

Didi menggambarkan, pada tahun 2020 penurunan pendapatan perusahaan jasa konstruksi mencapai 50% jika dibanding 2019, baik di daerah maupun Jakarta. Bahkan sudah ada perusahaan jasa konstruksi yang tutup dan kesulitan untuk bertahan.

"Karena tidak ada pekerjaan kan dalam posturnya di Gapensi, 78% adalah pengusaha kecil, yang diharapkan itu kan dari APBD II APBD I atau APBN kalau ada, ternyata kemarin sangat menyusahkan," kata Didi.

Dia berharap pemerintah tidak menggabung paket kebijakan sehingga pengusaha kecil bisa mengambil andil. Dia mencontohkan paket pekerjaan Rp 2,2 triliun di daerah digabung menjadi Rp 10 triliun sehingga hanya perusahaan kelas menengah atas yang sanggup menggarap proyek itu.

Rencana penurunan tarif PPh final jasa konstruksi tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua Atas PP 51/2008 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. RPP ini berada dalam lampiran Keppres.

Melalui RPP ini, tarif PPH final atas pekerja konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha dan orang perseorangan dan kualifikasi usaha kecil dipatok 1,75% dari sebelumnya 2%.

Kemudian, tarif PPh final untuk pekerja konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha atau usaha orang perorangan dan kualifikasi usaha kecil dipatok 2,65%, dari sebelumnya 3%.

Pemerintah juga mematok tarif 3,5% tarif untuk konsultasi konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dan tarif 6% untuk konsultasi konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.


Sumber :CNBC INDONESIA



No comments

Powered by Blogger.