Prapenempatan Pekerja Migran Indonesia Menjadi Awal Persoalan

Sengkarut masalah yang menjerat pekerja migran Indonesia terjadi di daerah asal sejak fase prapenempatan. Banyak oknum bergentayangan ke daerah miskin mengelabui warga dengan janji manis upah tinggi bekerja di luar negeri. Ada yang beruntung bekerja dengan upah dan kondisi kerja baik, tetapi tak sedikit yang terjebak upah murah.

Amin Shabana, peneliti Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam webinar memaparkan hasil penelitian selama tiga tahun terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia dan Hong Kong, yang banyak berasal dari Sumbawa dan Lombok (Nusa Tenggara Barat) serta Cirebon (Jawa Barat). Penelitian menyangkut pola komunikasi dalam jaringan pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan keluarganya di Tanah Air. Dari tiga daerah sampel penelitian, Pulau Lombok paling banyak mengirimkan pekerja migran ke Malaysia, tempat banyak masalah terjadi sejak dari prakeberangkatan.

”Oknum ini pergi ke keluarga calon pekerja migran Indonesia melakukan pendekatan yang bisa diberangkatkan, dengan diiming-imingi, sehingga bisa memberangkatkan dengan jalur tidak resmi,” kata Amin.

Untuk itu, pemerintah harus memiliki sistem lebih ketat dalam pengawasan, terutama terhadap calo atau sponsor yang mengatasnamakan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Pemerintah dapat memanfaatkan aplikasi digital untuk memudahkan pekerja migran Indonesia melapor jika terjadi pelanggaran haknya.

Webinar tentang pekerja migran Indonesia itu, terutama di Malaysia, diadakan Kompas dengan dukungan Sasakawa Peace Foundation, Jepang, bersama Malaysiakini.com. Acara ini bagian dari liputan mengenai pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Terkecoh calo

Menurut Amin, pemerintah menyiapkan aplikasi untuk melacak pekerja migran Indonesia, khususnya di Malaysia, yang sering kali bermasalah. Aplikasi itu bisa melacak semua pekerja migran Indonesia berdokumen lengkap. Pekerja migran Indonesia bisa meregistrasi aplikasi tersebut.

”Aplikasi ini juga bisa diunduh majikannya. Di Malaysia, majikan harus memiliki gaji minimal 7.000 ringgit (Rp 24,5 juta) per bulan untuk bisa menggunakan jasa pekerja migran Indonesia,” ujarnya.



Sebetulnya ada berbagai upaya untuk menekan risiko yang menimpa pekerja migran Indonesia, terutama sejak prapenempatan. Untuk itu, mesti ada pengawasan dan regulasi lebih ketat bagi calon pekerja migran Indonesia.

Temuan lain di Malaysia, kebanyakan pekerja migran Indonesia bekerja dengan sistem kontrak. ”Pria dari Lombok cukup banyak bekerja di pabrik. Kalau dari Cirebon, kebanyakan perempuan dan bekerja di sektor rumah tangga,” ucapnya.

Rosmidi, mantan pekerja migran Indonesia asal Lombok, menuturkan, dirinya pernah 8,5 tahun bekerja dengan empat kali masuk-keluar di Negara Bagian Perak, Malaysia. Ia kini sudah kembali ke kampungnya dan membuka bengkel las.

Dahulu dia berangkat ke Malaysia karena tergiur upah tinggi untuk bekerja sebagai mekanik di pabrik. Sesampai di sana, ternyata gajinya sama dengan pekerja kasar lain yang tidak punya keahlian. Ia pulang dari Malaysia karena pemberi kerja tak kunjung menaikkan upahnya dari 1.200 ringgit (Rp 4,2 juta) per bulan.

Rosmidi mengatakan, di Lombok banyak calo mencari mangsa dengan menjanjikan upah 2.000 ringgit hingga 3.000 ringgit (Rp 7 juta-Rp 10,5 juta) kepada calon pekerja migran. Padahal, begitu bekerja di Malaysia, upah pekerja migran Indonesia dipotong untuk ongkos proses keberangkatan sejak prapenempatan. ”Saat terakhir berangkat bekerja ke Malaysia, saya harus bayar Rp 9 juta. Setelah di Malaysia, gajinya dipotong 1.800 ringgit (Rp 6,3 juta)” ujar Rosmidi.

Kondisi ini, kata Figo Kurniawan dari Serikat Buruh Merdeka Indonesia, membuat pekerja migran Indonesia terabaikan sejak dari daerah asalnya. Mereka bagai berjuang sendiri untuk kesejahteraan.

Figo berharap ada penelitian serius terkait masalah tersebut. Menurut dia, Malaysia adalah negara tujuan pekerja migran Indonesia terbesar dibandingkan negara lain. Padahal, gaji pokok di Malaysia hanya 1.100 ringgit atau sekitar Rp 3,5 juta.

Menurut Figo, akar permasalahannya adalah kemiskinan. Sepanjang belum ada solusi pengentasan penduduk di daerah dari kemiskinan, masyarakat akan mencari pekerjaan ke mana pun, hingga bermigrasi ke luar negeri. ”Mereka ada yang lewat jalur tidak resmi karena pilihan yang disadari. Risikonya memang menantang maut di tengah lautan,” katanya.

Secara terpisah, menurut Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono, pemerintah menyiapkan 45 layanan terpadu satu atap (LTSA) pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, yang melibatkan pemerintah daerah. LTSA bertujuan mengintegrasikan sejumlah instansi pusat dan daerah dalam proses migrasi pencari kerja dan mengurangi penempatan pekerja migran tak sesuai prosedur.


Sumber :Kompas.id

No comments

Powered by Blogger.