2021, Enam TKI Ilegal asal Cianjur Pulang Dalam Peti Mati



Selama 2021, enam tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pulang dalam peti mati dan 60 lainnya meengalami penganiayaan. Para TKI malang itu berangkat secara ilegal bekerja di luar negeri. 

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur Ricky Ardi mengatakan, Kabupaten Cianjur selama ini dikenal sebagai daerah pengirim TKI ke luar negeri, baik secara formal maupun ilegal.

"Kasus kekerasan yang dilakukan majikan kepada TKI didominasi tenaga kerja wanita. Sebagian besar (TKI yang bermasalah) berangkat secara ilegal. Ini membuat keselamatan dan keamanan pribadi semakin terancam. Ketika terjadi kasus, pihak KBRI tidak dapat melindungi karena tidak terdata," kata Ricky.

Untuk mencegah maraknya warga Kabupaten Cianjur bekerja di luar negeri sebagai TKI ilegal, ujar Ricky, Disnakertrans Cianjur melibatkan aparatur desa.

Aparatur desa, seperti ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RK), hingga kepada desa dikerahkan untuk mendata calon TKI asal Cianjur yang akan bekerja keluar negeri. Aparatur desa juga diminta menelisik keabsahan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).

"Jika mereka (TKI) berangkat secara ilegal, ketika di negara penempatan mengalami masalah, pihak KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) kesulitan untuk memberikan pendampingan. Sehingga banyak TKI asal Cianjur yang mengalami kekerasan saat bekerja, bahkan hingga meninggal, sulit mendapat bantuan," ujar Ricky. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ungkap dia, dinas melakukan berbagai upaya antisipasi seperti tidak lagi memberi izin PJTKI menugaskan sponsor atau calo untuk merekrut calon TKI. Ke depan, calon TKI harus secara mandiri mendaftarkan diri ke Disnakertrans Cianjur.

"Ini sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan terkait alur keberangkatan tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya objek menjadi subjek. Di Pasal 18 tahun 2018 sudah ada aturan skema tentang pemberangkatan TKI," ujarnya.

PJTKI yang akan merekrut dan memberangkatkan TKI keluar negeri pun harus terdaftar di disnakertrans. Perangkat desa dilibatkan untuk menginformasikan lowongan kerja di luar negeri, prosedur legal, dan mendata warga yang akan berangkat. 

"Skemanya, pihak desa berkewajiban menginformasikan lowongan kerja di luar negeri pada warganya dan staf desa wajib mendata warganya yang sudah menjadi pekerja migran," tutur Ricky.


Sumber :iNewsJabar.id




No comments

Powered by Blogger.